CIAMIS, Faktaindonesianews.com — Pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Inpres Nomor 9 Tahun 2025 secara virtual di ruang ULP Sekretariat Daerah, sebagai respons atas melonjaknya harga komoditas pangan di pasaran. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari agenda nasional yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri dan didukung penuh oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Rapat yang digelar Senin (tanggal lengkap belum disebutkan) ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Ciamis, Asisten Daerah II, unsur Forkopimda, Kepala Bappeda, Inspektorat, Kepala Dinas Pertanian, serta perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Fokus utama rapat ini adalah menyusun langkah konkret pengendalian inflasi daerah tahun 2025, khususnya di sektor pangan, sekaligus menyosialisasikan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat desa.
“Lonjakan harga komoditas seperti daging ayam, beras, cabai merah, dan daging sapi dalam satu pekan terakhir harus kita tangani secara serius. Koordinasi lintas sektor dan optimalisasi koperasi sebagai jalur distribusi adalah kunci,” ujar Sekda Kabupaten Ciamis dalam paparannya.
Menurutnya, peran koperasi sangat vital dalam memangkas rantai distribusi yang panjang dan menekan biaya logistik, yang selama ini menjadi penyebab utama kenaikan harga bahan pokok.
Senada dengan itu, Menko Pangan dalam arahannya secara virtual menyampaikan pentingnya Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa.
“Kami mohon dukungan semua pihak agar program ini menjadi awal kebangkitan desa di seluruh Indonesia dan membawa perkembangan yang lebih baik bagi masyarakat desa,” tegasnya.
Koperasi Merah Putih dirancang sebagai penghubung langsung antara petani lokal dengan konsumen, sehingga mempercepat distribusi, memperkuat daya tawar petani, dan memastikan harga pangan lebih terjangkau bagi masyarakat.
Pemkab Ciamis menyatakan dukungan penuhnya terhadap kebijakan nasional ini dan siap mempercepat pembentukan koperasi di desa-desa wilayahnya. Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, diyakini menjadi kunci keberhasilan program ini.
“Kami berkomitmen mendorong langkah strategis ini agar ketahanan pangan di daerah tetap terjaga dan inflasi terkendali, demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Sekda.
