Faktaindonesianews.com, Jakarta – Upaya penghematan anggaran di lingkungan DPR RI mulai menunjukkan hasil nyata. Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengungkapkan bahwa pihaknya berhasil menghemat sekitar Rp1,5 miliar dari pemangkasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk pejabat tinggi di lingkungan kesekretariatan.
Dalam keterangannya pada Minggu (29/3), Indra menjelaskan bahwa penghematan tersebut baru berasal dari satu sektor, yakni BBM. Sementara itu, efisiensi di pos anggaran lainnya masih dalam tahap evaluasi dan penghitungan secara menyeluruh.
“Untuk BBM sekitar Rp1,5 miliar. Untuk yang lain masih berproses dan sedang dihitung,” ujarnya.
Tidak hanya fokus pada BBM, kebijakan efisiensi yang diterapkan juga mencakup berbagai sektor operasional lain, seperti penggunaan listrik hingga pengeluaran untuk jamuan rapat. Salah satu langkah konkret yang kini mulai diterapkan adalah pemanfaatan energi terbarukan, di mana sekitar 20 persen kebutuhan listrik DPR sudah menggunakan panel surya.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari transformasi menuju penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan sekaligus menekan biaya operasional jangka panjang. Dengan kombinasi efisiensi konvensional dan inovasi energi, DPR berupaya menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang lebih modern dan berkelanjutan.
Indra menegaskan bahwa program efisiensi ini tidak bersifat sementara. Evaluasi dan penghematan akan terus dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun.
“Komitmen efisiensi ini akan terus berjalan sampai Desember 2026,” tegasnya.
Kebijakan ini juga sejalan dengan strategi pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas fiskal. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyusun berbagai langkah untuk menjaga kesehatan keuangan negara, termasuk mengantisipasi potensi defisit anggaran.
Menurutnya, salah satu pendekatan utama adalah dengan melakukan pengetatan belanja negara serta menyisir program-program yang dinilai kurang prioritas. Dengan cara ini, pemerintah berharap anggaran dapat digunakan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Kebijakan efisiensi di DPR pun menjadi bagian dari upaya besar tersebut. Selain mengurangi beban pengeluaran negara, langkah ini juga mencerminkan komitmen lembaga legislatif dalam mendukung kebijakan fiskal nasional yang lebih disiplin.
