Bandung, Faktaindonesianews.com – Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengganggu indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah atau menghambat pelayanan publik. Ia meminta seluruh perangkat daerah tetap menjalankan tugas rutin meski fokus saat ini pada efisiensi dan relokasi anggaran.
“Saya ingatkan, walaupun fokus saat ini efisiensi dan relokasi, jangan tinggalkan tugas-tugas rutin,” tegas Bey dalam rapat tindak lanjut efisiensi APBD 2025 di kantor Bappeda Jabar, Jalan Ir. H. Djuanda, Kota Bandung, Senin (17/2/2025).
Jaga Stabilitas Kebutuhan Pokok
Menghadapi bulan Ramadan dan Lebaran, Bey meminta perangkat daerah menjaga stok dan harga kebutuhan pokok agar tetap stabil. Ia menekankan pentingnya mencegah kelangkaan barang dan kenaikan harga yang tidak wajar di pasaran.
“Jangan sampai stok kosong atau harga melambung tinggi,” kata Bey tegas. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan kenyamanan masyarakat selama periode tersebut.
Bey mengingatkan perangkat daerah untuk terus berkoordinasi dengan pelaku usaha dan distributor guna memantau pasokan serta harga secara berkala. Ia ingin daya beli masyarakat tetap terjaga, terutama menjelang momen penting seperti Ramadan dan Lebaran.
Optimalkan Kinerja ASN Tanpa Tenaga Ahli
Bey meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja lebih maksimal tanpa bergantung pada tenaga ahli. Ia melarang perangkat daerah terlalu mengandalkan konsultan eksternal dalam menyelesaikan permasalahan internal.
Selain itu, Bey menginstruksikan kepala daerah untuk tidak mengangkat tenaga ahli atau staf khusus (stafsus) jika tidak mendesak. Kebijakan ini bertujuan mengefisienkan anggaran dan mencegah potensi konflik kepentingan dalam pengangkatan pegawai.
“Kita harus mengoptimalkan sumber daya yang ada. ASN kita punya kompetensi yang cukup, tinggal bagaimana kita memberdayakan mereka dengan maksimal,” tegas Bey.
Pemberdayaan ASN dan Penataan Non-ASN
Bey meminta perangkat daerah memberdayakan ASN secara optimal. Ia mendorong transfer pengetahuan serta pelatihan bagi ASN muda agar potensi mereka dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“ASN muda kita punya potensi. Beri mereka kesempatan,” kata Bey, menekankan pentingnya regenerasi dalam birokrasi.
Selain itu, Bey menginstruksikan perangkat daerah menata tenaga kerja non-ASN secara bertahap melalui integrasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Dengan langkah ini, perangkat daerah bisa mengelola SDM secara efektif dan transparan.
Pengadaan Kendaraan Dinas Secara Bijak
Dalam upaya efisiensi, Bey meminta perangkat daerah mengevaluasi kebutuhan kendaraan dinas. Ia melarang pembelian kendaraan baru jika kendaraan lama masih layak pakai.
Namun, Bey memberikan pengecualian untuk kendaraan yang sering rusak dan mengganggu operasional. “Kalau sering mogok, apalagi untuk tugas ke daerah, lebih baik beli yang baru,” jelas Bey.
Ia mengingatkan bahwa pengadaan kendaraan dinas harus dilakukan secara bijak dan sesuai kebutuhan agar anggaran daerah tidak terbebani.
Efisiensi Tanpa Mengorbankan Pelayanan
Bey Machmudin menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan dengan bijak dan sesuai kebutuhan. Ia meminta perangkat daerah tetap menjaga kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat meski anggaran mengalami efisiensi.
“Efisiensi ini harus sesuai kebutuhan. Jangan sampai hal penting justru dipangkas dan menghambat kinerja,” tegas Bey.
Upaya efisiensi anggaran di Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah tanpa mengorbankan pelayanan publik. Dengan pemberdayaan ASN, penataan tenaga non-ASN, serta pengelolaan anggaran yang bijak, Bey Machmudin optimistis target APBD 2025 dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Bey meminta seluruh perangkat daerah tetap produktif dan inovatif dalam menjalankan program kerja, meski dalam kondisi anggaran yang efisien. Dengan komitmen kuat dan kerja sama yang solid, Jawa Barat diyakini dapat mempertahankan stabilitas ekonomi serta kualitas pelayanan publik yang optimal.
