Jakarta, Faktaindonesianews.com – Di satu sisi Jakarta, seorang sekretaris kelurahan bernama Febriwaldi mendadak jadi bintang berita — bukan karena inovasi pelayanan publik, melainkan karena gaya hidup hedon yang dipamerkan di media sosial. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat: nonaktif sementara.
“Ini soal etika aparatur,” kata pejabat terkait. Selesai. Tegas. Langsung.
Dalam tempo yang hampir secepat “double tap” di Instagram, jabatan pun melayang.
Tapi di sisi lain, di negeri yang sama — bahkan di tahun yang sama — nama lain beredar di ruang publik: Riza Chalid dan anaknya Muhammad Kerry Andrianto Riza, disebut dalam dakwaan jaksa karena foya-foya uang hasil sewa Terminal BBM Merak hingga Rp176,3 miliar. Salah satu contoh pengeluaran yang mencuat: main golf di Thailand bersama pejabat Pertamina.
Lapangan hijau di Phuket menjadi saksi betapa licin bola-bola kecil bernama “kekuasaan ekonomi” itu digelindingkan dengan sangat halus — lebih halus dari prosedur etik di balai kelurahan.
Dari Sepeda Lipat ke Jet Pribadi Kasus Febriwaldi adalah cermin dari kebijakan cepat tanggap atas “kemewahan visual”.
Publik muak pada pejabat yang tampak hidup mewah — sekalipun tanpa bukti korupsi. Foto sepeda lipat mahal atau liburan singkat cukup untuk memicu keputusan administratif.
Namun, saat yang berfoya-foya adalah lingkaran bisnis besar — dengan “foya-foya” yang melibatkan triliunan rupiah uang sewa fasilitas energi negara, sistem tiba-tiba berubah menjadi sabarlah, sedang diproses hukum.
Kita seakan hidup dalam dua babak etika : Etika yang cepat untuk pegawai kelurahan yang salah unggah.
Etika yang lambat untuk jejaring migas yang salah arahkan dana.
Dakwaan yang Menyebut Golf dan Rp176,3 Miliar
Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, jaksa membacakan dakwaan bahwa dana dari penyewaan Terminal BBM Merak — yang semestinya masuk ke kas perusahaan dan akhirnya ke kas negara — justru dialirkan ke kepentingan pribadi keluarga Chalid.
Dari uang itu, jaksa menyebut, sebagian digunakan untuk kegiatan rekreasi di Thailand, termasuk bermain golf bersama sejumlah pejabat Pertamina.
Sumber: Suara.com, Inilah.com, Tempo (14 Oktober 2025).
Ironisnya, kegiatan tersebut disebut “pertemuan bisnis”.
Tapi bisnis apa yang nilainya Rp176,3 miliar dan output-nya cuma birdie di lapangan?
Kalau sekadar “silaturahmi korporasi”, bangsa ini tentu tak kekurangan lapangan di tanah air. Tapi barangkali rumput Thailand lebih halus — atau lebih sulit dijangkau auditor.
Etika yang Bertingkat, Keadilan yang Bertingkat
Fenomena ini menyuguhkan pelajaran getir:
Di republik ini, kaca pembesar etika kerap diarahkan ke yang kecil — sementara yang besar cukup disorot lembut, sekadar demi “proses hukum yang berkeadilan”.
Febriwaldi langsung kehilangan jabatan.
Kerry dan ayahnya, meski tengah disidang, tetap dapat menikmati ruang wacana yang penuh benefit of the doubt.
Padahal, ukuran moralitas publik seharusnya bukan “seberapa besar gaji yang kamu terima”, tapi “seberapa kecil nurani yang kamu tinggalkan”.
Keadilan Sosial: Ironi dalam Dua Paragraf
1. Pegawai kelurahan yang berfoto di kafe bisa dianggap “tidak pantas” dan diberi sanksi agar publik percaya pemerintah bersih.
2. Keluarga pebisnis energi yang mengatur miliaran rupiah dana publik untuk rekreasi internasional masih menunggu putusan, seolah hukum tak boleh terburu-buru agar tak salah sasaran.
Dua-duanya benar secara prosedural.
Tapi satu terasa adil, satu terasa elit.
Publik Tak Butuh Drama, Cukup Konsistensi Masyarakat tidak menuntut semua orang miskin dimaafkan dan yang kaya dipenjara. Yang rakyat minta sederhana: konsistensi moral negara dalam menegakkan disiplin dan hukum.
Kalau gaya hidup pamer bisa mematikan karier ASN dalam hitungan jam, maka gaya hidup foya-foya hasil uang publik seharusnya mematikan rasa nyaman korporat dalam hitungan detik.
Sebab uang yang mengalir dari Terminal BBM bukan milik pribadi, melainkan oksigen fiskal bangsa. Dan ketika oksigen itu dihirup untuk menyalakan cerutu di tepi lapangan golf, yang mati bukan satu pejabat — tapi kepercayaan publik itu sendiri.
Dari Lapangan Golf ke Lapangan Nurani
Ada satu kalimat yang pantas direnungkan: “Etika pejabat itu tak diukur dari berapa yang dia punya, tapi dari berapa yang dia tahan untuk tidak pamer.”
Namun, barangkali hari ini, kita harus menambahkannya: “Dan tak ada yang lebih mewah dari kemampuan menolak uang haram — meski godaannya datang dengan tiket ke Phuket.”
Naudzubillah.
Dari Petojo ke Thailand, kisah kita tetap sama:
Yang kecil ditegur karena tampak berlebih,
yang besar tertawa karena berlebih tampak biasa. *djohar
