KARAWANG, Faktaindonesianews.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi meluncurkan transaksi nontunai dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SPKD) pada Selasa (3/6/2025), di Gedung Graha Pupuk Kujang, Kawasan Industri Kujang Cikampek (KIKC), Kabupaten Karawang.
Program baru ini menandai perubahan signifikan dalam tata kelola keuangan desa. Mulai hari ini, pengelolaan keuangan desa akan berbasis digital atau dikenal sebagai E-Budgeting.
“Sistem Pengelolaan Keuangan Desa hari ini resmi menjadi sistem digital. Semua transaksi, mulai dari pemasukan hingga belanja, dilakukan secara nontunai,” ujar Gubernur Dedi Mulyadi atau akrab disapa
KDM menjelaskan bahwa transformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Melalui sistem digital, setiap aliran dana dapat dipantau secara real-time, sehingga potensi penyimpangan bisa dideteksi lebih awal.
“Data digital tidak bisa berbohong. Dari sinilah kita bisa menjaga agar anggaran desa digunakan dengan tepat dan tidak disalahgunakan,” tambahnya.
Seluruh desa di Jawa Barat akan menerapkan sistem ini secara bertahap. Para perangkat desa, bendahara, serta aparatur pemerintah desa akan mendapatkan pelatihan khusus agar mampu beradaptasi dengan teknologi baru ini.
Selain sistem keuangan, KDM juga mendorong penggunaan E-Voting dalam pemilihan kepala desa (Pilkades). Menurutnya, E-Voting tidak hanya mempercepat proses pemilihan, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjaga integritas demokrasi di tingkat desa.
“Dengan digitalisasi, demokrasi jadi lebih hemat biaya, transparan, dan cepat. Layanan publik juga bisa ditingkatkan secara signifikan,” ujar KDM.
Gubernur berharap kebijakan ini dapat menjadi semangat baru bagi warga desa untuk membangun wilayahnya dengan lebih maju dan modern. Digitalisasi dianggap sebagai kunci penting untuk menciptakan tata kelola desa yang profesional, inklusif, dan partisipatif.
Peluncuran sistem transaksi nontunai dan digitalisasi keuangan desa di Jawa Barat menandai langkah besar menuju desentralisasi yang bersih dan transparan. Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menjadikan desa-desa di Jabar sebagai garda terdepan dalam reformasi pelayanan publik dan demokrasi digital.
