BANDUNG, Faktaindonesianews.com -Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membenahi kawasan pesisir makin konkret.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait sinergi perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perikanan budidaya dalam program revitalisasi tambak.
Penandatanganan berlangsung di Gedung R.E. Martadinata, Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (25/6/2025) dan menjadi tonggak awal pelaksanaan proyek besar yang menargetkan luas tambak mencapai 78.550 hektare dalam dua tahun ke depan.
Revitalisasi tambak ini bertujuan membangun ekosistem perikanan berkelanjutan, khususnya di kawasan pantai utara Jawa Barat.
Fokusnya bukan hanya pada produktivitas, tetapi juga pada pemulihan lingkungan seperti pengelolaan mangrove, sistem irigasi, hingga penyiapan tenaga kerja muda di sektor kelautan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pada tahun ini, setidaknya 20.413,25 ha tambak mulai direvitalisasi.
Lahan tersebut tersebar di empat kabupaten: Bekasi (8.188,49 ha), Karawang (6.979,51 ha), Subang (2.369,76 ha), dan Indramayu (2.875,48 ha).
Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi akrab disapa KDM menekankan pentingnya mengubah pola pikir masyarakat dari darat-sentris ke laut-sentris.
Ia menyayangkan selama ini kawasan pesisir justru menjadi korban limbah dan pembangunan yang tak terkontrol.
“Laut adalah kekayaan besar Indonesia. Tapi budaya berpikir kita masih darat-sentris.
Sungai dibelakangi, dibuang limbah, dan itu semua bermuara ke laut.
Akibatnya, muara dangkal, sungai tercemar, dan laut kita rusak,” tegas KDM.
Sebagai solusi, Pemprov Jabar telah menjalankan berbagai program seperti penertiban bangunan liar, penanaman pohon kelapa di bantaran sungai dan pantai, serta penjagaan kawasan pesisir oleh personel marinir.
Menteri Sakti Wahyu Trenggono menilai Jawa Barat sebagai miniatur Indonesia dalam hal tantangan lingkungan perairan.
Menurutnya, proyek ini termasuk dalam lima kebijakan strategis KKP, di antaranya:
Perluasan kawasan konservasi laut hingga 97,5 juta ha pada 2045.
Penangkapan ikan terukur sesuai PP No. 11 Tahun 2023.
Budidaya komoditas unggulan seperti udang, kepiting, lobster, dan rumput laut.
Pengembangan pulau kecil menjadi destinasi kelas dunia.
Rehabilitasi waduk/danau seperti Jatiluhur, Cirata, dan Saguling.
Menteri Sakti juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tingginya kandungan merkuri di Waduk Cirata, yang menurutnya membutuhkan pendekatan kolaboratif dalam penanganannya.
“Kami percaya, pendekatan bersama Pak Gubernur bisa jadi model nasional. Apa yang dilakukan di Jabar bisa menjadi acuan,” ucap Sakti.
Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp2 triliun untuk mendukung proyek revitalisasi tambak tersebut.
Dana ini digunakan untuk membiayai infrastruktur, pelatihan SDM, konservasi ekosistem, dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
Penandatanganan MoU antara Gubernur Jabar dan Menteri KKP ini menandai dimulainya pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekosistem, sosial, dan ekonomi berkelanjutan di pantai utara Jawa Barat.
Dengan dukungan anggaran besar dan strategi terintegrasi, proyek ini diharapkan menjadi contoh nasional dalam pemulihan kawasan pesisir dan pemberdayaan masyarakat nelayan.
