BOGOR, Faktaindonesianews.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menata ulang kawasan Puncak, Bogor. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap banjir yang melanda Bogor, Bekasi, Karawang, hingga merembet ke Jakarta dan Tangerang selama tiga hari terakhir.
Banjir yang terjadi disinyalir akibat menurunnya fungsi Puncak sebagai daerah resapan air di hulu. Lahan yang sebelumnya didominasi perkebunan teh kini beralih fungsi menjadi agrowisata, lengkap dengan bangunan dan akses jalan yang semakin memperparah kondisi lingkungan.
Kolaborasi Pemangku Kepentingan Diperlukan
Dedi menegaskan bahwa penanganan banjir di Jabodetabek tidak bisa dilakukan secara terpisah. Menurutnya, dibutuhkan integrasi antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota, seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Karawang.
“Besok kami akan ke Bogor bersama Menteri Lingkungan Hidup untuk mengevaluasi dua aspek utama. Pertama, perubahan peruntukan lahan di kawasan Puncak,” ungkap Dedi.
Ia menyoroti perubahan fungsi kebun teh Gunung Mas, yang kini lebih banyak digunakan sebagai kawasan agrowisata. Selain itu, aliran sungai di hilir juga menjadi perhatian, mengingat banyaknya pembangunan perumahan yang mengakibatkan pembuangan tanah urugan ke sungai, sehingga meningkatkan risiko banjir.
Evaluasi Tata Ruang Jawa Barat
Selain berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemda, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan bekerja sama dengan Menteri ATR/BPN untuk mengevaluasi kembali tata ruang di Jawa Barat.
“Kami akan melakukan perubahan tata ruang di Jabar agar lebih sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, jika suatu kawasan memang diperuntukkan untuk perkebunan, hutan, atau resapan air, maka tidak boleh ada perubahan fungsi,” tegas Dedi.
