BANDUNG, Faktaindonesianews.com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai Musyawarah Nasional I Asosiasi Dewan Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) sebagai wujud nyata praktik demokrasi sehat dalam melahirkan kebijakan bermaslahat bagi masyarakat.
“Ini bagian dari berdemokrasi para anggota DPRD Provinsi seluruh Indonesia dan yang menjadi delegasi adalah para ketuanya,” ujar Dedi, yang akrab disapa KDM, saat membuka Munas ADPSI dan Asosiasi Sekretariat Dewan Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) Tahun 2025 di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (5/5/2025).
Dalam kesempatan tersebut, KDM juga mendengarkan berbagai aspirasi langsung dari para Ketua DPRD provinsi se-Indonesia yang hadir. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara peningkatan kinerja legislatif dan efisiensi penggunaan anggaran.
“Teman-teman DPRD (seluruh Indonesia) yang menjadi keluhan adalah persoalan ingin meningkatkan kinerja, agar tidak terlalu banyak keluar (anggaran),” ungkapnya.
Gubernur Dedi berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan langkah konkret. Ia berencana mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong perubahan sistem pengelolaan keuangan di lingkungan DPRD provinsi.
“Harapan saya nanti akan berkirim surat ke Pak Presiden agar terjadi perubahan dalam pengelolaan keuangan DPRD,” tegasnya di hadapan puluhan Ketua DPRD yang hadir.
Melalui forum ini, Dedi berharap kolaborasi antara pemerintah provinsi dan lembaga legislatif daerah dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Munas ADPSI dan ASDEPSI 2025 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi nasional antar-parlemen daerah sekaligus mengukuhkan komitmen terhadap prinsip good governance di tingkat lokal.
