Bandung, Faktaindonesianews.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia menjadi momentum untuk memahami kemerdekaan sebagai upaya negara menjaga sendi dasar bangsa demi kepentingan rakyat.
Menurut Dedi, kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa sejarah, tetapi juga sebagai komitmen negara untuk membebaskan warga dari berbagai persoalan kehidupan.
“Negara harus menjaga alam dan lingkungannya sebagai sendi dasar bagi membangun nilai-nilai masa depan,” ujar Dedi, usai memimpin Upacara Bendera HUT ke-80 RI di Lapangan Gasibu, Bandung, Minggu (17/8/2025).
Keutuhan Lingkungan dan Tata Ruang
Dedi menekankan pentingnya menjaga keutuhan lingkungan. Ia menyebut masa depan bangsa tidak bisa dibangun di atas kerusakan alam.
“Artinya, saya terjemahkan tadi sebuah kerangka fundamen tentang perubahan tata ruang yang radikal agar mengembalikan kembali fungsi-fungsi alam,” jelasnya.
Selain itu, ia mendorong kebijakan anggaran yang berpihak pada kebutuhan dasar warga. Pendidikan dan kesehatan, kata Dedi, harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Perubahan Anggaran untuk Rakyat
“Negara harus radikal dalam mengubah sistem anggaran untuk keberpihakan pada kepentingan pendidikan dan kesehatan warganya,” tegasnya.
Dedi menyebut kerangka kerja pembangunan yang ia paparkan sudah mulai diwujudkan melalui postur anggaran Pemerintah Provinsi Jabar.
“Kita bisa dilihat dari postur anggaran yang hari ini sudah kita sahkan,” tandasnya.
Koreksi untuk Daerah
Gubernur menilai pemerintah kabupaten dan kota perlu mendapat koreksi dari provinsi jika kebijakan anggarannya belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Ia mencontohkan masih adanya sekolah roboh, jalan rusak, sarana air bersih yang belum tersedia, hingga listrik yang belum mengalir. Menurutnya, semua itu harus menjadi prioritas melalui pola sinergi lintas pemerintah daerah.
“Bupati, wali kota, dan gubernur harus bersama-sama membahas anggaran secara terbuka. Itu harus menjadi belanja modal yang memberi efek multi-layer, efek ekonomi bagi warga,” tutur Dedi.
Ia menegaskan, belanja pemerintah harus berorientasi pada kepentingan rakyat sekaligus peka terhadap kondisi sosial di masyarakat.
“Modalnya harus kepentingan yang memiliki efek ekonomi bagi warga. Nah ini kan barang sinergi, dan termasuk juga peka terhadap yang terjadi di lingkungan masyarakat,” pungkasnya.
