Jakarta, Faktaindonesianews.com – Isu kocok ulang kabinet atau reshuffle kembali mengemuka di ruang publik dalam beberapa waktu terakhir. Menanggapi kabar tersebut, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan belum mengetahui adanya rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya belum pernah mendengar. Baru dengar sekarang,” ujar Sugiono saat ditemui di kompleks parlemen, Selasa (27/1).
Sugiono yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menekankan bahwa isu reshuffle seharusnya tidak diarahkan kepadanya. Menurutnya, perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga hanya Presiden yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah reshuffle diperlukan atau tidak.
“Pertanyaan soal reshuffle itu seharusnya ditujukan kepada Presiden. Itu kan haknya Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet,” tegasnya.
Pernyataan Menlu Sugiono ini sejalan dengan sikap resmi Istana Kepresidenan yang sebelumnya juga membantah isu reshuffle dalam waktu dekat. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa hingga kini belum ada pembahasan maupun agenda Presiden Prabowo Subianto untuk merotasi jajaran menteri di Kabinet Merah Putih.
“Reshuffle kabinet? Belum, belum, belum ada,” kata Prasetyo Hadi saat ditemui di kompleks parlemen, Senin (19/1).
Ia memastikan bahwa fokus utama Presiden saat ini masih tertuju pada konsolidasi pemerintahan dan percepatan program prioritas, bukan pada perombakan struktur kabinet. Prasetyo juga mengingatkan publik agar tidak mudah berspekulasi terhadap isu-isu politik yang belum memiliki dasar kuat.
Meski demikian, isu reshuffle memang kerap muncul seiring dinamika politik nasional, terutama pada fase awal pemerintahan. Spekulasi biasanya dipicu oleh evaluasi kinerja menteri, tekanan politik, hingga ekspektasi publik terhadap efektivitas kabinet. Namun, baik Sugiono maupun Prasetyo menegaskan bahwa belum ada sinyal resmi yang mengarah pada perubahan komposisi menteri.
Pengamat menilai, sikap pemerintah yang meredam isu reshuffle menunjukkan upaya menjaga stabilitas politik dan konsistensi kerja kabinet. Pemerintah ingin memastikan bahwa fokus para menteri tetap tertuju pada pelaksanaan program kerja, bukan teralihkan oleh rumor politik.
Di sisi lain, pernyataan terbuka dari pejabat negara ini juga menjadi penegasan bahwa setiap keputusan strategis berada di tangan Presiden, sesuai dengan konstitusi dan sistem pemerintahan presidensial yang berlaku di Indonesia.
