Berita Jakarta, FaktaIndonesiaNews.com– Jelang Pilkada tahun 2024 KPK meyarankan agar stop pembagian Bansos guna menghindari politiasi. Begitu menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata
“Alangkah baiknya mungkin lewat perda atau apa pun supaya 2 bulan sebelum pilkada enggak ada penyaluran bansos dan lain sebagainya. Setop itu. Khawatirnya itu tadi, ya di politisasi ujar Alex. Saat peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (20/3/2024).
Alex menegaskan bahwa hal itu untuk menghindari adanya pihak yang memanfaatkan bantuan sosial untuk berkampanye.
Memilih Pemimpin Berdasarkan Faktor Uang.
Alex juga mengungkapkan bahwa survei KPK yang menemukan bahwa lebih dari 90 persen masyarakat Indonesia memilih pemimpin berdasarkan faktor uang.
“Sesuai dengan survei KPK , preferensi masyarakat kita itu 90 berapa persen lebih gitu. Dan untuk menentukan pilihan wakilnya, pimpinannya, itu yang pertama faktor uang,” kata Alex.
“Kan enggak fair kalau petahana atau kerabatnya mencalonkan diri, kemudian melakukan kampanye dengan menggunakan bansos dan lain sebagainya,” ujarnya lagi.
Hal itu juga yang mendorong komisi antirasuah untuk menggelar kampanye “Hajar Serangan Fajar”. Untuk mengedukasi masyarakat untuk menolak politik uang pada Pemilu 2024.
“Makanya, coba lihat itu banner KPK gede banget di Gedung C1 ” Hajar Serangan Fajar”. Itu sangat relevan karena kami sudah melakukan survei dan memang itu yang di harapkan masyarakat. Itu terkonfirmasi,” tuturnya.
