BANDUNG, Faktaindonesianews.com — Industri Jasa Keuangan (IJK) di Jawa Barat menunjukkan kinerja yang stabil sepanjang 2025. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat (KOBD) menegaskan, kondisi tersebut bertahan hingga September 2025 dengan pertumbuhan positif di sektor perbankan, intermediasi yang optimal, dan likuiditas yang terjaga.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman, menyebutkan perbankan di Jabar terus mengalami perkembangan yang sehat. Indikator utama seperti total aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan kredit mengalami pertumbuhan masing-masing 2,22 persen, 4,62 persen, dan 3,75 persen secara tahunan.
Menurutnya, tingkat risiko kredit yang tercermin dari rasio Non-Performing Loan (NPL) masih berada dalam batas aman, yakni 3,58 persen. Sementara itu, rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 141,46 persen, menandakan tingginya penyaluran kredit kepada masyarakat.
Darwisman menuturkan penyaluran kredit bank umum berdasarkan lokasi proyek di Jawa Barat mencapai Rp1.032 triliun, tumbuh 3,75 persen year on year. Meski demikian, angka ini masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit nasional yang mencapai 7,65 persen, serta di bawah sejumlah provinsi seperti Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Banten.
“Secara nasional, Jawa Barat menjadi provinsi kedua dengan penyaluran kredit terbesar setelah DKI Jakarta dengan market share 12,38 persen,” ujar Darwisman.
Dari sektor ekonomi, kredit paling besar mengalir ke rumah tangga sebesar Rp432,53 triliun dan industri pengolahan sebesar Rp164,72 triliun. Keduanya mencatat pertumbuhan signifikan di atas 6 persen.
Di sisi lain, DPK terbesar di Jawa Barat disumbang oleh Kota Bandung (Rp241,95 triliun), disusul Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, dan Kabupaten Karawang. Sementara penyaluran kredit tertinggi berada di Kabupaten Bekasi, disusul Kabupaten Bogor dan Kota Bandung.
Untuk UMKM, penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek nasional mencapai Rp1.502,61 triliun, dengan Jawa Barat menguasai Rp188,03 triliun atau 12,51 persen, menjadikannya penerima kredit UMKM terbesar kedua setelah Jawa Timur. Rasio NPL UMKM di Jabar tercatat 6,17 persen.
KUR di Jawa Barat juga menunjukkan pergerakan positif. Sebanyak 40.616 pelaku usaha sudah mendapatkan pembiayaan dengan total penyaluran Rp2,27 triliun dan outstanding Rp2,21 triliun. Porsi terbesar berasal dari KUR Mikro yang mencapai 69,29 persen dari total outstanding.
Tak hanya fokus pada perbankan, KOBD bersama Kantor OJK Cirebon dan Tasikmalaya telah menyusun Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) untuk mendorong komoditas unggulan Jawa Barat. Tahun 2025, sektor susu sapi perah menjadi prioritas, terutama di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut, Subang, dan Bogor.
Pemprov Jabar menargetkan produksi susu meningkat dari 246,6 ribu ton pada 2024 menjadi 305 ribu ton pada 2029. Upaya percepatan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan offtaker. Bahkan, Kabupaten Majalengka mulai mengembangkan sentra baru dengan pemberian 50 ekor sapi perah yang ditargetkan mulai berproduksi pada 2026.
Hingga 30 September 2025, penyaluran kredit kepada peternak sapi perah telah mencapai Rp4,1 miliar dengan 90 debitur. OJK memastikan proses evaluasi dan monitoring akan terus berjalan agar program pengembangan berjalan optimal.
