BANDUNG, Faktaindonesianews.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen mempercepat penanganan darurat sampah di kawasan Bandung Raya, termasuk Kota Bandung. Salah satu langkah konkret yang dicanangkan ialah pembangunan 60 insinerator untuk memperkuat kapasitas pengolahan sampah.
“Gubernur Jawa Barat menargetkan setidaknya tersedia 60 titik insinerator di wilayah Bandung Raya,” kata Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, usai menghadiri rapat koordinasi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (5/5/2025).
Untuk merealisasikan proyek ini, Pemprov Jabar meminta pemerintah kota dan kabupaten segera menyediakan lahan. Farhan memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah menyiapkan lokasi tersebut.
“Kami sedang menyiapkan lahan untuk kebutuhan insinerator tersebut. Kami memohon bantuan dari gubernur untuk mempercepat proses perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena ini sangat krusial,” ujarnya.
Selain pembangunan insinerator, Pemkot Bandung juga mendorong percepatan fasilitas Refuse-Derived Fuel (RDF) di Gedebage. Fasilitas ini ditargetkan mampu mengolah 300 ton sampah per hari, memperkuat sistem pengelolaan berbasis teknologi.
“Kita harap dari Kementerian PU, fasilitas tersebut ditargetkan mampu mengolah 300 ton sampah per hari,” kata Farhan.
Saat ini, Kota Bandung menghasilkan lebih dari 1.600 ton sampah setiap hari, sementara kapasitas pengolahan belum optimal. Kondisi ini menyebabkan tumpukan sampah kian mengkhawatirkan.
“Tadi membahas sampah di wilayah Bandung Raya. Memang di Kota Bandung lebih dari 1.600 ton sampah. Sedangkan daya olah kita belum meningkat optimal secara signifikan,” ungkap Farhan.
Untuk menekan volume sampah organik, Pemkot Bandung berencana menggandeng PD Pasar dan pengelola pasar tradisional. Farhan optimistis program ini mampu mengurangi sekitar 20 persen timbulan sampah harian.
“Dalam waktu tiga bulan ke depan, kami menargetkan sudah ada progres yang terlihat dan berdampak nyata. Saya sendiri terus memantau kondisi sampah setiap hari. Karena memang saat ini kita masih dalam kondisi darurat sampah,” tegasnya.
Komitmen pengelolaan sampah juga diperkuat lewat kerja sama lintas daerah dan instansi. Gubernur Jawa Barat, Pangdam III/Siliwangi, serta para kepala daerah di Priangan Timur menandatangani nota kesepahaman bertajuk Komitmen Bersama Sinergitas Pengelolaan Sampah Menuju Lingkungan Hidup Istimewa.
Kolaborasi ini melibatkan Bupati Bandung, Bupati Bandung Barat, Bupati Sumedang, Bupati Garut, Bupati Tasikmalaya, Bupati Ciamis, Bupati Pangandaran, serta Wali Kota Bandung, Cimahi, Tasikmalaya, dan Banjar.
Dengan upaya kolektif ini, Pemprov Jabar berharap krisis sampah Bandung Raya bisa segera diatasi secara serius dan berkelanjutan.
