Bekasi, Faktaindonesianews – Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nurchaidir menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, diikuti para kepala daerah dan pemangku kepentingan terkait, baik secara langsung maupun virtual.
Dalam kesempatan itu, Ade Kunang menegaskan komitmen Pemkab Bekasi terhadap program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dengan memperbaiki rumah warga menjadi layak huni. Ia juga menyatakan kesiapan mempercepat sinergi dalam program 3 Juta Rumah yang diinisiasi pemerintah pusat.
Sementara itu, Kepala Dinas PRKP Kabupaten Bekasi Nurchaidir menambahkan, pihaknya akan memperkuat kolaborasi dengan Kementerian PKP guna mempercepat penyediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Hambatan utama saat ini banyak pada status hak milik tanah yang belum jelas. Kami berharap pemerintah pusat dapat berkolaborasi lebih intens dengan kami untuk menyukseskan program ini,” ujar Nurchaidir.
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam arahannya menjelaskan bahwa Program 3 Juta Rumah merupakan bagian dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memperbaiki persoalan perumahan dan kawasan permukiman, baik di kota maupun desa.
Pemerintah pusat, kata Fahri, telah menyiapkan sejumlah strategi, termasuk pemanfaatan tanah negara untuk pembangunan rumah vertikal di kawasan perkotaan. Sementara itu, di wilayah pedesaan, pemerintah akan fokus merenovasi rumah dengan melibatkan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Kolaborasi erat antara Pemkab Bekasi dan Kementerian PKP diharapkan mempercepat realisasi hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini juga menjadi langkah konkret mendukung pemerataan pembangunan perumahan di seluruh wilayah Indonesia.
