Faktaindonesianews.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur, khususnya pada sektor Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (IPT). Upaya ini dilakukan tidak hanya untuk mendukung layanan telekomunikasi yang lebih baik, tetapi juga untuk memastikan keselamatan masyarakat, terutama pengguna jalan di ruang publik.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor yang solid. Ia mengingatkan bahwa setiap instansi maupun pihak terkait memiliki kewenangan masing-masing, sehingga tanpa komunikasi yang baik, potensi ketidaksinkronan di lapangan bisa terjadi.
Saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan IPT di Jalan Otto Iskandar Dinata pada Sabtu, 4 April 2026, Farhan menyampaikan pentingnya sinergi antar pihak. Menurutnya, setiap pekerjaan yang dilakukan di ruang publik harus mengedepankan aspek keselamatan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Koordinasi harus diperkuat. Kita ingin memastikan setiap proyek di jalan tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga aman dan memberikan pelayanan terbaik,” ujar Farhan dalam keterangannya.
Saat ini, pembangunan IPT di Kota Bandung telah memasuki tahap keempat, dengan cakupan sebanyak 16 ruas jalan. Pemkot Bandung berencana segera merilis daftar lengkap ruas jalan yang termasuk dalam tahap pembangunan tersebut sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Farhan juga menyoroti sejumlah elemen infrastruktur yang dinilai masih berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan. Ia menegaskan bahwa ke depan tidak boleh ada lagi proyek yang berjalan tanpa koordinasi yang jelas, baik oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun pihak swasta.
Menurutnya, kondisi infrastruktur yang tidak tertata dengan baik bisa memicu risiko serius, termasuk kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, Pemkot Bandung mengambil langkah tegas dengan mewajibkan seluruh pelaksanaan proyek untuk berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung sebagai koordinator utama.
“Semua pihak, baik pemerintah, BUMD, maupun swasta, wajib berkoordinasi. Tidak boleh ada yang berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Monitoring pembangunan IPT tahap IV ini juga dilakukan di Jalan Suniaraja sebagai bagian dari pengawasan langsung di lapangan. Langkah ini bertujuan memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai standar keselamatan serta memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
Dengan penguatan pengawasan dan koordinasi yang lebih ketat, Pemkot Bandung berharap pembangunan infrastruktur di ruang publik dapat berjalan lebih tertib, aman, dan terintegrasi. Hal ini sekaligus menjadi upaya nyata pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan.
