BANDUNG, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kota Bandung menegaskan peran strategisnya dalam penanggulangan HIV/AIDS. Tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, Pemkot juga memimpin kebijakan dan mendorong kolaborasi lintas sektor demi membangun kota yang inklusif dan bebas stigma.
Hal ini disampaikan Wali Kota Bandung, Farhan, saat menerima audiensi dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung di Balai Kota, Selasa (20/5/2025). Menurut Farhan, pemerintah harus hadir sebagai penggerak utama dalam menekan laju penyebaran HIV/AIDS melalui pendekatan yang terintegrasi dan menyeluruh.
“Pemerintah Kota Bandung hadir bukan hanya untuk memfasilitasi, tapi juga memimpin arah kebijakan, menggerakkan kolaborasi, dan memastikan bahwa semua pihak berjalan dalam satu arah yang terintegrasi,” tegas Farhan.
Dalam audiensi tersebut, Farhan menyampaikan kesiapan Pemkot untuk menyempurnakan kebijakan serta tata kelola program, khususnya dalam hal upaya preventif, deteksi dini, edukasi, dan pengobatan. Ia menekankan pentingnya membangun lingkungan kota yang mendukung semua lapisan masyarakat untuk hidup sehat dan bermartabat.
“Kami ingin membangun kota yang inklusif, tanpa stigma, dan memberi ruang bagi semua orang untuk hidup sehat dan bermartabat,” ujarnya.
Kepala Sekretariat KPA Kota Bandung, Maya Verasandi, memaparkan bahwa sejak 1991 hingga 2025, tercatat 9.784 kasus HIV positif di Kota Bandung dari estimasi nasional sebanyak 10.931 orang. Dari jumlah tersebut, 65% (6.370 orang) patuh menjalani terapi antiretroviral (ARV), sedangkan 35% lainnya masih dalam pencarian oleh tim pendamping karena masuk kategori Lost to Follow Up (LFU).
Lebih menggembirakan, 57% (3.631 orang) dari ODHIV yang rutin menjalani pengobatan berhasil menekan jumlah virus hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan.
Dalam kesempatan itu, KPA juga mengusulkan penguatan program Warga Peduli AIDS (WPA), integrasi edukasi HIV/AIDS ke dalam kegiatan kepemudaan, serta perluasan kemitraan dengan Karang Taruna dan remaja masjid untuk menjangkau kelompok usia produktif.
Usulan tersebut disambut positif oleh Farhan. Ia menginstruksikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyusun rencana kerja kolaboratif guna mempercepat penanganan HIV/AIDS di Kota Bandung.
komitmen kuat Pemkot Bandung dalam menanggulangi HIV/AIDS menjadi langkah konkret membangun kota yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga tangguh secara sosial, inklusif, dan bebas diskriminasi.
