Bandung, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Penguatan tata kelola dinilai menjadi kunci dalam menjawab berbagai persoalan perkotaan yang kompleks dan saling berkaitan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa tantangan terbesar dalam menjalankan roda pemerintahan saat ini masih berkutat pada pembenahan tata kelola, baik dalam konteks pemerintahan maupun pengelolaan kota secara menyeluruh.
“Tantangan paling utama tetap masalah tata kelola. Tata kelola pemerintahan dan tata kelola kota secara keseluruhan,” ujar Farhan saat ditemui di Pendopo Kota Bandung, Rabu 21 Januari 2026.
Menurut Farhan, sejak awal masa kepemimpinannya, Pemkot Bandung berupaya meletakkan pondasi pembangunan jangka panjang agar visi Bandung sebagai kota unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis dapat terjaga secara berkelanjutan hingga lima tahun ke depan. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada hasil cepat, tetapi juga pada sistem yang kuat dan konsisten.
Ia menilai, tahun pertama kepemimpinan merupakan fase krusial untuk mengenali persoalan nyata di lapangan. Pada tahap ini, pemerintah kota memetakan masalah, mengevaluasi kebijakan yang ada, serta mencari solusi yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat.
Melalui program Siskamling Siaga Bencana, Farhan mengaku mendapatkan banyak masukan langsung dari warga. Interaksi langsung di tingkat kewilayahan membuka ruang dialog yang lebih jujur dan konkret terkait persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
“Dari turun ke wilayah, saya menemukan banyak persoalan. Tapi di saat yang sama, selalu ada solusi. Banyak masalah itu sebenarnya sudah punya jalan keluar,” ungkapnya.
Dalam konteks penguatan tata kelola pemerintahan, Farhan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan sebagai prinsip utama. Ia mengusung konsep tiga P, yakni pantas, patut, dan patuh, sebagai pedoman dalam setiap pengambilan kebijakan.
“Pantaskah dilakukan, patutkah didapatkan, dan patuhkah terhadap aturan. Tiga hal itu harus selalu menjadi pegangan,” tegasnya.
Selain itu, Pemkot Bandung memilih pendekatan keterbukaan informasi dalam menyampaikan kondisi kota, termasuk berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah. Farhan menilai keterbukaan justru membuka ruang kritik konstruktif dari para ahli dan masyarakat luas.
“Kami terbuka, tidak menutup-nutupi. Supaya para ahli bisa bersuara, mengkritik, dan memberi masukan. Itu membantu kami melihat hal-hal yang sebelumnya menjadi blind spot,” tuturnya.
Meski mengakui masih banyak tantangan yang harus diselesaikan, Farhan menegaskan bahwa capaian pembangunan selama satu tahun terakhir merupakan hasil kerja kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Seluruh upaya tersebut, kata dia, tetap diarahkan untuk kepentingan warga Kota Bandung.
