Pemkot Bandung Siapkan Road Map Pariwisata 2027–2030, Usung Konsep Bandung Gaskeun

Faktaindonesianews.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai menyiapkan Road Map Kepariwisataan 2027–2030 sebagai pedoman pengembangan sektor pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan. Peta jalan ini diarahkan untuk memperkuat identitas kota, mengoptimalkan potensi lokal, sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Bandung.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan pengembangan pariwisata harus berjalan beriringan dengan pelestarian budaya. Menurutnya, kekayaan budaya lokal memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk ekonomi, tetapi proses tersebut tidak boleh menghilangkan nilai dan identitas asli masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Kita harus mampu mempertahankan dan menumbuhkan budaya, sehingga pariwisata bisa terus berkembang dan memberikan manfaat bagi Kota Bandung,” ujarnya saat memberikan arahan dalam Sosialisasi Road Map Kepariwisataan 2027–2030 di Vasaka Maison Hotel, Senin (16/11/2026).

Farhan menilai Bandung memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata, mulai dari sejarah, budaya, kuliner, pendidikan, hingga kreativitas. Namun, seluruh potensi tersebut perlu dirumuskan dalam satu identitas kota yang kuat agar Bandung memiliki karakter dan pembeda dibandingkan daerah lain.

Bandung Gaskeun Jadi Konsep Pengembangan Pariwisata

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa, menjelaskan bahwa Road Map Kepariwisataan 2027–2030 disusun untuk memberikan arah pembangunan, menetapkan prioritas pengembangan, serta mengintegrasikan program lintas perangkat daerah.

Dokumen tersebut juga akan diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 2025–2030.

Dalam proses penyusunannya, tim pengkaji mengusulkan konsep Bandung Gaskeun (Gerakan Akselerasi Kepariwisataan Unggul) yang memuat tiga tema utama.

Pertama, Bandung Ibu Kota Semangat Asia Afrika. Tema ini menitikberatkan pada penguatan sejarah, identitas kota, warisan budaya, dan wisata heritage. Potensi sejarah Bandung diharapkan menjadi daya tarik yang memperkuat karakter kota sekaligus memperluas pengalaman wisatawan.

Kedua, Bandung Kota Rasa dan Karya. Pengembangan diarahkan pada wisata gastronomi, ekonomi kreatif, UMKM, serta penguatan produk lokal. Melalui tema ini, kekayaan kuliner dan kreativitas masyarakat dapat menjadi bagian penting dari pengalaman wisata di Bandung.

Ketiga, Bandung Kota Wisata Olahraga. Tema ini mengintegrasikan kegiatan olahraga dengan penyelenggaraan event, destinasi wisata, akomodasi, transportasi, serta berbagai layanan pendukung. Konsep tersebut diharapkan membuka peluang pengembangan wisata berbasis kegiatan olahraga.

Tiga Tahapan Pengembangan Pariwisata 2027–2030

Adi memaparkan, Road Map Kepariwisataan mengusulkan tiga tahapan pengembangan yang saling berkaitan selama periode 2027 hingga 2030.

Pada tahap 2027–2028, pemerintah akan berfokus pada upaya menghidupkan identitas Kota Bandung. Langkah ini mencakup penguatan potensi lokal, kelembagaan pengelola, serta peningkatan kualitas layanan destinasi wisata.

Memasuki tahap 2028–2029, pengembangan diarahkan untuk menciptakan ruang dan memperkuat ekosistem pariwisata. Prioritasnya meliputi peningkatan konektivitas, fasilitas pendukung, aksesibilitas, integrasi kawasan wisata, serta pembukaan peluang investasi.

Selanjutnya, pada tahap 2029–2030, pemerintah mengarahkan program pada akselerasi daya saing pariwisata. Upaya tersebut mencakup peningkatan profesionalisme pengelolaan destinasi, penguatan promosi, serta perbaikan standar higiene dan sanitasi.

Ketiga tahapan tersebut diharapkan membentuk proses pembangunan pariwisata yang terarah, mulai dari penguatan identitas, penyediaan infrastruktur dan konektivitas, hingga peningkatan kualitas pengelolaan destinasi.

Kolaborasi Jadi Kunci Keberhasilan Road Map

Adi menegaskan, pengembangan pariwisata tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan satu perangkat daerah. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak agar program yang disusun dapat diterapkan secara terpadu.

Keterlibatan tersebut mencakup perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, akademisi, asosiasi pariwisata, pelaku usaha, komunitas, hingga masyarakat.

Kolaborasi lintas sektor juga diperlukan untuk memastikan potensi wisata di setiap wilayah dapat berkembang sesuai karakter dan kebutuhan masing-masing kawasan.

Pos terkait