Bandung, Faktaindonesianews.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) resmi menyepakati pengoperasian Kereta Kilat Pajajaran, layanan kereta baru yang menargetkan waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya 1,5 jam. Layanan ini direncanakan terhubung hingga Garut, Tasikmalaya, dan Banjar dengan waktu tempuh sekitar dua hingga tiga jam.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menjelaskan, proyek ini diperkirakan membutuhkan investasi Rp8 triliun, yang akan dibiayai melalui APBD Jabar sebesar Rp2 triliun per tahun mulai 2027 hingga 2030. Ia menegaskan, kabupaten atau kota yang ingin dilayani oleh kereta ini harus ikut berinvestasi. “Kabupaten yang tidak ikut investasi dalam pembangunan jalur kereta nyaman Kilat Pajajaran tidak berhenti di situ keretanya. Lewat. Sampai Bandung saja cukup,” kata KDM, Rabu (26/11).
KA Kilat Pajajaran diharapkan menjadi solusi percepatan mobilitas warga di jalur konvensional, dibandingkan kereta reguler Jakarta-Bandung yang membutuhkan waktu tempuh 2,5–3 jam.
Sorotan Analis dan Pakar Transportasi
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menilai investasi Rp8 triliun bisa masuk akal jika ada kajian permintaan solid, estimasi biaya operasi realistis, serta model tarif kompetitif. Namun, tanpa transparansi data publik, sulit memastikan proyek ini akan balik modal.
Ronny juga memperingatkan potensi risiko “kanibalisme” dengan layanan kereta cepat Whoosh. Jika Kilat Pajajaran melayani koridor serupa, sebagian penumpang Whoosh bisa berpindah, memperburuk tekanan keuangan Whoosh. Solusi yang dia sarankan adalah adanya segmentasi layanan jelas serta koordinasi tarif dan jadwal antar moda.
Menurut Ronny, KA Kilat Pajajaran berpotensi memperkuat konektivitas, mengurangi kemacetan, dan menyediakan alternatif transportasi massal cepat. Namun, tanpa perencanaan keuangan yang matang, proyek ini berisiko menjadi beban fiskal, mengorbankan prioritas publik lain seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.
Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai target 1,5 jam Jakarta-Bandung sulit dicapai tanpa pembangunan terowongan baru. Djoko menekankan, pembangunan terowongan dan jalur lurus membutuhkan anggaran besar. Menurutnya, meski proyek ini bisa dijalankan, dana sebesar itu mungkin lebih bermanfaat jika digunakan untuk perbaikan jalan rusak, mengingat moda transportasi Jakarta-Bandung saat ini sudah banyak.
