Berita KOTA BANDUNG, FaktaindonesiaNews.com – Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Lodaya 2024. Dalam Rangka Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Wilayah Hukum Polda Jabar.
Kegiatan apel berlangsung secara hibrida di depan Gedung Sate, di ruas Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Dan juga melalui sambungan konferensi video, di ikuti unsur Forkopimda Jabar, elemen TNI/Polri, KPU, Bawaslu, serta stakeholders lainnya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, Selasa (20/8/2024).
Kepada penyelenggara pilkada di 27 kabupaten/kota, Bey Machmudin berpesan agar berbagai aspek terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak terus di mantapkan.
Mulai dari data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terus di mutakhirkan mengingat pemilihan kepala daerah untuk kabupaten/kota maupun gubernur/wakil gubernur semakin dekat, yakni tanggal 27 November.
Selanjutnya, perlu di pastikan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pilkada agar siap dan pada kondisi yang baik.
“Pastikan DPT ter- update, kesiapan kotak suara di kawal, jangan sampai kekurangan kotak dan kertas suara,” pesan Bey.
Selanjutnya, ia mengimbau agar penyelenggara pilkada turut mempersiapkan mitigasi terhadap perubahan cuaca ekstrem yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi hingga berpotensi menyebabkan bencana dan mengganggu berlangsungnya tahapan pilkada.
“Meski perkiraan masih musim kemarau, antisipasi kalau ada hujan dan lain sebagainya, mitigasi hujan ekstrem dan bencana lainnya agar di siapkan,” ujar Bey.
Sementara itu Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus mengungkap bahwa gelar pasukan ini merupakan rangkaian operasi untuk mengecek persiapan personel dan kelengkapan sarana prasarana Polri beserta unsur terkait sebelum di terjunkan ke lapangan.
“Sehingga di harapkan semua perencanaan yang telah di persiapkan dapat berjalan dengan optimal guna menyukseskan pelaksanaan pilkada yang aman,” ungkap Akhmad Wiyagus.
Jaminan keamanan
Ia berujar bahwa Pilkada Serentak 2024 merupakan bagian dari kemerdekaan rakyat untuk memilih para kepala pemerintahan sehingga perlu adanya jaminan keamanan agar setiap tahapan pilkada dapat berjalan damai.
“Pada konteks inilah peranan Polri dalam mengawal dan mengamankan proses pilkada harus terlaksana secara optimal,” katanya.
Menurut Akhmad Wiyagus, tantangan yang perlu di antisipasi, di antaranya peningkatan suhu politik yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial politik. Yang dapat menjurus kepada gangguan kamtibmas seperti polarisasi sosial, politik sosial agama, politik identitas, politik kampanye hitam, dan lain sebagainya.
“Demikian pula terhadap bentuk-bentuk kecurangan pilkada,” ujar Akhmad Wiyagus.
Selanjutnya, sesuai dengan timeline Pilkada 2024, pada 25 September – 23 November akan di laksanakan kampanye melalui pertemuan-pertemuan tatap muka. Penyebaran bahan kampanye, serta pemasangan alat peraga kampanye dan puncaknya, yaitu pemungutan suara pada 27 November.
Setiap tahapan pemilihan mempunyai kerawanan masing-masing sehingga di harapkan dapat berjalan aman, damai, dan sejuk.
“Maka Polri menggelar operasi dengan sandi Mantap Praja Lodaya 2024. Dengan mengedepankan tindakan preventif yang di dukung kegiatan intelijen dan penegakan hukum,” ujar Akhmad Wiyagus.
“Kepada seluruh jajaran saya ingatkan untuk menjaga netralitas Polri dalam melaksanakan pilkada. Serta meminimalkan segala tindakan kontraproduktif yang justru dapat mencederai nilai-nilai demokrasi dan menurunkan citra Polri di mata masyarakat,” tambahnya.
