Bekasi, Faktaindonesianews.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menyampaikan sejumlah arahan strategis dalam Apel Pagi sekaligus Deklarasi Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang berlangsung di Plaza Pemkab Bekasi, Senin (8/12/2025). Kegiatan ini diikuti seluruh ASN dan diawali pembacaan komitmen antikorupsi sebagai bentuk tekad bersama memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
Salah satu sorotan utama Endin adalah perkembangan Program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang menjadi proyek strategis nasional. Ia menjelaskan, percepatan kini berada pada tahap pengadaan lahan yang sebelumnya sempat terhambat. Namun hambatan tersebut dinyatakan telah selesai setelah adanya audiensi Bupati Bekasi dengan Kepala ATR/BPN.
“Progres PSEL tinggal kita dorong untuk pengadaan lahan. Kendala kemarin sudah clear setelah audiensi, sehingga tidak ada hambatan administratif untuk tahap berikutnya,” ujarnya.
Endin menambahkan, kendala pada tahap awal seharusnya selesai pada Desember, tetapi berkat koordinasi lintas sektor, persoalan dapat terselesaikan. Ia meminta percepatan di lapangan agar program segera masuk fase konstruksi. Seluruh perangkat daerah seperti DLH, Perkimtan, hingga SDABMBK diminta mengawal proses ini secara intensif.
Di sisi lain, Endin juga menyoroti upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, pengurangan dana dari pusat hingga 30 persen memaksa Pemkab Bekasi mengoptimalkan seluruh potensi lokal. Karena itu, kepala desa, RT, dan RW diminta terlibat aktif dalam pendataan dan penagihan objek pajak.
“Kekuatan wilayah harus dimaksimalkan. Mereka yang paling tahu objek pajak, jadi pendataan dan penagihan harus melibatkan mereka,” tegasnya.
Endin mengapresiasi langkah Bapenda yang memberikan reward kepada camat dan perangkat desa sebagai pemacu kinerja pemungutan pajak. Evaluasi mingguan pun diminta diperketat untuk memastikan setiap proses berjalan efektif. Ia menekankan bahwa pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas dalam penagihan sebelum melibatkan aparat penegak hukum.
Selain pajak, ia menyoroti banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan optimal. Endin meminta Tim TKKSD aktif menawarkan aset tersebut kepada pihak ketiga melalui skema kerja sama pemanfaatan. Menurutnya, nilai aset yang besar dapat menjadi potensi PAD signifikan jika dikelola dengan tepat.
Pada sektor sosial, Endin membahas upaya Dinas Sosial dalam mengalihkan beban Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dari APBD ke APBN. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi beban fiskal daerah. Hingga kini, 17 ribu peserta sudah beralih ke PBI-APBN, dan 300 ribu peserta lainnya akan menyusul secara bertahap.
“Jika beban PBI beralih ke APBN, ruang APBD bisa dipakai untuk pembangunan. Ini harus dikawal karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Untuk bidang kepegawaian, Endin memaparkan program profiling ASN yang dilakukan BKPSDM bersama BKN. Tahun ini, 881 ASN akan mengikuti asesmen kompetensi mulai dari eselon hingga fungsional. Hasil asesmen tersebut akan menjadi fondasi penerapan manajemen talenta yang lebih objektif.
Pemkab Bekasi menargetkan 1.200 ASN mengikuti asesmen lanjutan pada 2026. ASN yang sudah mengikuti asesmen administrator tidak akan diikutsertakan kembali. Endin menilai, rekam kompetensi yang komprehensif penting sebagai dasar pembinaan pegawai jangka panjang.
Menjelang Natal dan Tahun Baru, Endin meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kesiapsiagaan. Ia menegaskan perlunya koordinasi dengan Forkopimda jika diperlukan, demi memastikan seluruh kegiatan masyarakat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
