BANDUNG, Faktaindonesianews.com — Pemerintah Kota Bandung kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan kota aman dan inklusif bagi seluruh warganya, terutama perempuan dan anak.
Lewat peluncuran program Sekolah dan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Senandung Perdana) di Kecamatan Kiaracondong, Selasa (5/8/2025), Pemkot memperkuat gerakan perlindungan sosial berbasis komunitas.
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menegaskan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan.
“Program ini menjadi penguat dari visi kita untuk mewujudkan kota yang ramah perempuan dan anak. Perlindungan bukan hanya program tahunan, tapi bagian dari sistem pemerintahan yang inklusif dan adil,” kata Erwin.
Program Senandung Perdana menargetkan pembentukan Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak, dengan lima fokus utama:
-
Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan UMKM,
-
Penguatan peran keluarga dalam pendidikan nilai,
-
Penurunan kekerasan, termasuk pelatihan bagi guru dan tokoh agama,
-
Pencegahan pernikahan usia anak lewat pendekatan edukatif,
-
Penghapusan pekerja anak, guna menjamin akses pendidikan.
Erwin menekankan pentingnya kolaborasi masyarakat dalam keberhasilan program ini.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Peran RT-RW, PKK, tokoh agama hingga karang taruna sangat krusial,” tegasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, Uum Sumiyati, menjelaskan bahwa Senandung Perdana merupakan lanjutan dari strategi lintas sektor yang mulai diuji coba sejak 2024 di 10 kelurahan. Kini, program diperluas ke 30 kecamatan di Kota Bandung.
“Ini bukan sekadar edukasi, tapi layanan konkret bagi warga. Tahun ini cakupan program kami perluas, dan kami hadir dengan layanan yang bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
DP3A bekerja sama dengan RSUD Bandung Kiwari dan RSUD Ujungberung untuk memberi penanganan medis gratis bagi korban kekerasan.
Selain itu, ada mobil layanan keliling lengkap dengan psikolog dan konselor yang siap menjangkau kasus-kasus tersembunyi di masyarakat.
“Korban tidak perlu takut soal biaya. Semua sudah ditanggung melalui layanan terpadu,” tambah Uum.
Program ini juga menggandeng sekolah dan lembaga keagamaan, mengingat banyak kasus kekerasan terjadi di lingkungan pendidikan dan tempat ibadah.
“Perlindungan harus dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan anak. Kami sudah bekerja sama dengan sekolah dan majelis taklim,” tegasnya.
Uum menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh warga Kota Bandung.
“Perlindungan perempuan dan anak bukan sekadar program pemerintah, tapi gerakan seluruh warga. Setiap kelurahan harus jadi pusat kekuatan perubahan.”
