BANDUNG, Faktaindonesianews.com — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atas capaian luar biasa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025, yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Ditjen Bina Keuangan, Kamis (8/5/2025).
Dalam laporannya, Tito menyebutkan realisasi pendapatan Jawa Barat hingga 2 Mei 2025 mencapai 32 persen, angka tertinggi secara nasional. Ia menilai capaian ini sebagai bentuk prestasi nyata dari kepemimpinan Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM.
“Kita lihat Jawa Barat bagus. Realisasi pendapatannya 32 persen. Ini apresiasi saya untuk Pak Gubernur Dedi. Angka ini menunjukkan prestasi, menunjukkan kinerja, dan tidak bisa dibantah,” ujar Tito dalam rapat tersebut.
Tak hanya pendapatan, Tito juga mengapresiasi kinerja realisasi belanja Pemprov Jawa Barat yang mencapai 21,91 persen. Menurutnya, tingginya serapan anggaran ini berarti uang daerah beredar optimal di masyarakat, mendorong roda perekonomian daerah.
“Pembelanjaan juga sangat bagus. Bahkan tertinggi. Artinya, uang beredar di masyarakat cukup besar, namun Jawa Barat tetap memiliki cadangan sekitar 10–11 persen. Ini penting untuk menghadapi kebutuhan mendesak atau bencana,” jelas Tito.
Menteri Dalam Negeri itu menegaskan bahwa belanja pemerintah daerah merupakan motor penggerak ekonomi lokal. Perputaran uang yang cepat akan menstimulus sektor swasta dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Tito juga mengingatkan pentingnya pengawasan pelaksanaan APBD di tingkat organisasi perangkat daerah. Ia menekankan bahwa kepala dinas harus berperan aktif dalam memastikan realisasi anggaran tepat waktu dan tepat sasaran.
“Belanja itu tanggung jawab kepala dinas. Harus dicek, mana kadis yang lincah, mana yang lambat,” tandasnya.
Dengan capaian yang disebut Tito sebagai ‘tak bisa dibantah’, Gubernur Dedi Mulyadi kembali membuktikan kapasitasnya dalam mengelola anggaran secara efisien dan berdampak langsung terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
