BANDUNG, Faktaindonesianews.com — Sebanyak 151 pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Perkoperasian yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Kota Bandung di Hotel Savoy Homann, Selasa (14/10/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengurus koperasi dalam hal manajemen kelembagaan, tata kelola transparan, pelaporan keuangan digital, serta pengelolaan usaha berbasis komunitas.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, hadir memberikan motivasi kepada para peserta Bimtek. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar koperasi mampu beradaptasi dengan dinamika zaman.
“Bimtek ini sangat penting. Tanpa SDM yang kompeten, koperasi akan sulit beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan pasar yang semakin kompleks,” ujar Erwin.
Menurutnya, koperasi merupakan motor penggerak kesejahteraan masyarakat. Koperasi yang kuat menandakan masyarakat yang mandiri, sedangkan koperasi profesional menunjukkan ekonomi rakyat yang sehat dan berkelanjutan.
Koperasi Jadi Pilar Ekonomi Rakyat
Erwin menegaskan, penguatan koperasi merupakan bagian dari komitmen Pemkot Bandung dalam mewujudkan visi “Bandung Utama” — Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis.
“Kami terus berupaya menghadirkan kebijakan yang berpihak pada koperasi, termasuk mendorong digitalisasi usaha, memperluas akses pembiayaan, serta memperkuat sinergi antara perangkat daerah, camat, lurah, dan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi koperasi di tingkat kelurahan, mulai dari literasi manajerial yang masih rendah, keterbatasan modal, kepatuhan terhadap regulasi digital (OSS), hingga partisipasi anggota yang belum optimal.
“Bimtek ini menjadi ruang belajar yang relevan untuk memperkuat manajemen kelembagaan koperasi, menumbuhkan kepemimpinan kolektif, serta menanamkan nilai transparansi dan akuntabilitas,” tambah Erwin.
Dorong Pemanfaatan Aset Produktif
Sebagian besar KKMP saat ini bergerak di bidang penjualan sembako. Namun ke depan, Pemkot Bandung berharap koperasi kelurahan dapat berkembang menjadi koperasi serba usaha, termasuk unit simpan pinjam dan pengelolaan aset produktif seperti kolam retensi atau lahan kosong.
“Selama aset pemerintah belum digunakan, koperasi boleh memanfaatkannya. Tapi kalau nanti dibutuhkan untuk kepentingan publik, tentu akan dikembalikan,” jelas Erwin.
33 Koperasi Aktif di Kota Bandung
Sementara itu, Kepala Dinas KUKM Kota Bandung, Budhi Rukmana, menyampaikan bahwa saat ini sudah ada 33 KKMP yang aktif beroperasi di Kota Bandung.
“Yang paling operasional dan maju itu ada di wilayah Cibaduyut Kidul dan Kopo. Mereka bahkan sudah bekerja sama dengan Bulog, ID Food, dan Pertamina untuk penyediaan sembako dengan harga lebih terjangkau,” ungkap Budhi.
Untuk mendukung pengembangan usaha, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) guna menyiapkan skema pemanfaatan tanah milik Pemda, sehingga koperasi memiliki tempat usaha yang legal dan berkelanjutan.
