Bandung, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) mulai menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat desa yang terdampak penutupan aktivitas pertambangan dan operasional angkutan barang di wilayah Kecamatan Parungpanjang, Kecamatan Rumpin, dan Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Sebanyak 6.216 Kepala Keluarga (KK) dari Kecamatan Cigudeg dan Kecamatan Rumpin tercatat sebagai penerima bantuan tahap Januari 2026.
Penyaluran bantuan dimulai pada Rabu, 21 Januari 2026, bertempat di Kantor Desa Batujajar, Kecamatan Cigudeg, dan dilakukan secara bertahap. Program ini dilaksanakan oleh Pemdaprov Jabar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDesa) sebagai bagian dari respons atas dampak sosial-ekonomi pascakebijakan penutupan tambang.
Kepala DPMDesa Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi, menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2026 ini, Pemdaprov Jabar melakukan pergeseran kebijakan anggaran, dari Belanja Tidak Terduga (BTT) menjadi Belanja Langsung (BL) dengan kode Belanja Masyarakat Terdampak Sosial Akibat Kebijakan.
“Di dalam alokasi belanja ini, terdapat mekanisme pertanggungjawaban administratif yang harus dilengkapi, baik oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah desa,” ujar Ade usai pertemuan dengan para kepala desa se-Kecamatan Cigudeg di Kantor Desa Mekarjaya, Rabu (21/1/2026).
Ade menambahkan, kebijakan lanjutan ini dirancang dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis gotong royong. Tujuannya agar warga terdampak tidak terus bergantung pada bantuan sosial, melainkan memperoleh kesempatan untuk kembali produktif melalui kegiatan berbasis kerja di lingkungan desa.
Bentuk pertanggungjawaban bantuan tersebut diwujudkan melalui laporan kegiatan, yang mencantumkan jenis aktivitas yang dirancang oleh kelembagaan desa dan dilaksanakan langsung oleh para penerima bantuan. Kegiatan yang dimaksud antara lain pembersihan jalan dan lingkungan desa, penanaman pohon di sekitar rumah, pembersihan gorong-gorong, serta aktivitas lain yang memberikan manfaat nyata bagi desa.
“Artinya, uang yang diterima melalui rekening masing-masing kepala keluarga dipertanggungjawabkan melalui kegiatan yang berdampak langsung bagi desa, sekaligus membangkitkan kembali semangat kegotongroyongan warga,” tegas Ade.
Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Tim Gerai Respon Cepat Berdesa (Gereceb) DPMDesa Provinsi Jawa Barat, tercatat sebanyak 6.216 KK dari empat desa di Kecamatan Cigudeg dan dua desa di Kecamatan Rumpin yang berhak menerima bantuan sosial tahap ini. Di Kecamatan Cigudeg, penerima bantuan berasal dari Desa Argapura (72 KK), Desa Bangunjaya (525 KK), Desa Rengasjajar (1.803 KK), dan Desa Batujajar (1.420 KK). Sementara di Kecamatan Rumpin, bantuan disalurkan kepada Desa Cipinang (2.394 KK) dan Desa Sukasari (2 KK).
Penyaluran dilakukan secara bertahap, dimulai Rabu (21/1) untuk 1.420 KK Desa Batujajar, dilanjutkan Kamis untuk 1.803 KK Desa Rengasjajar, 1.394 KK Desa Cipinang, serta 2 KK Desa Sukasari. Pada Jumat, bantuan disalurkan kepada 72 KK Desa Argapura, 525 KK Desa Bangunjaya, dan 1.000 KK Desa Cipinang.
Setiap kepala keluarga menerima bantuan sebesar Rp3 juta, yang disalurkan langsung ke rekening Bank BJB masing-masing penerima.
Bantuan ini disambut haru oleh warga. Ajin, warga Kampung Pasir Gedong, Desa Batujajar, mengaku sangat bersyukur setelah menerima bantuan. Sebelum penutupan tambang, ia bekerja sebagai buruh bongkar muat material tambang. Namun setelah kebijakan tersebut diberlakukan, ia kehilangan penghasilan tetap untuk menghidupi istri dan keempat anaknya.
“Saya harus pinjam sana-sini untuk memenuhi kebutuhan anak-anak,” ungkap Ajin.
Hal serupa dirasakan Liana, warga Kampung Sinengah, Desa Batujajar, yang sebelumnya berjualan makanan di area tambang. Kini ia harus berkeliling menjajakan dagangan dengan hasil yang tidak menentu. “Uangnya untuk keperluan dapur, modal berdagang, dan kebutuhan anak-anak,” ujarnya.
