Faktaindonesianews.com, Ciamis – Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) memicu kekhawatiran di kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Ciamis. Isu yang beredar menyebutkan adanya potensi pemutusan hubungan kerja atau kebijakan “dirumahkan” akibat tekanan anggaran daerah.
Menanggapi kabar tersebut, Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, memberikan klarifikasi tegas. Ia mengakui bahwa saat ini komposisi belanja pegawai di daerahnya memang telah melampaui batas yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni lebih dari 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berdasarkan data terbaru, belanja pegawai di Kabupaten Ciamis bahkan telah mencapai angka sekitar 37 persen, melampaui ambang batas yang diatur dalam regulasi tersebut. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius di tengah upaya efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah daerah.
Meski demikian, Herdiat memastikan bahwa pemerintah daerah tidak akan serta-merta mengambil langkah ekstrem terhadap para PPPK. Ia menegaskan bahwa keberadaan mereka masih sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pelayanan publik.
“Jumlah ASN setiap tahun terus berkurang, baik karena pensiun maupun meninggal dunia. Maka kehadiran PPPK menjadi sangat penting dan tidak bisa diabaikan,” ujarnya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kantor Bapperida Ciamis, Senin (30/3/2026).
Lebih lanjut, Herdiat menekankan bahwa sektor-sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan sangat bergantung pada kontribusi tenaga PPPK. Oleh karena itu, mempertahankan keberadaan mereka menjadi prioritas di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Ia juga mengingatkan jajarannya untuk tidak hanya melihat persoalan ini dari sisi angka semata, tetapi juga dari aspek kemanusiaan. Banyak PPPK, kata dia, telah mengabdi dalam waktu lama dan memiliki tanggung jawab keluarga yang harus dipenuhi.
“Kita harus memahami bahwa mereka memiliki beban hidup dan tanggung jawab. Ini bukan sekadar soal anggaran, tetapi juga soal kemanusiaan,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Ciamis, lanjut Herdiat, akan terus mencari solusi terbaik agar kebijakan nasional dapat diimplementasikan tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk tetap optimistis dan bersama-sama menghadapi tantangan tersebut.
