Faktaindonesianews.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan setelah mengungkap rencana penerbitan surat edaran yang menyasar generasi muda, khususnya Gen Z yang akan menikah. Dalam pernyataannya, ia mengimbau agar anak muda tidak memaksakan diri menggelar pesta pernikahan mewah di luar kemampuan ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-58 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang kemudian ramai diperbincangkan publik setelah tayang di kanal YouTube Lembur Pakuan Channel.
Imbauan Nikah Sederhana Tanpa Beban Finansial
Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa esensi pernikahan bukan terletak pada kemewahan pesta, melainkan pada keabsahan secara agama dan negara. Ia bahkan menggambarkan konsep pernikahan sederhana yang dinilai lebih realistis dan tidak memberatkan.
“Kalau orangtuanya tidak mampu, tidak usah memaksakan hajatan besar,” ujarnya.
Menurutnya, prosesi akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) sudah cukup untuk memenuhi syarat sahnya pernikahan. Ia menilai, kesederhanaan justru bisa memberikan ketenangan bagi pasangan baru tanpa terbebani utang atau tekanan sosial.
Gaya Hidup Konsumtif Jadi Sorotan
Dedi mengungkapkan bahwa salah satu alasan utama di balik rencana surat edaran tersebut adalah meningkatnya gaya hidup konsumtif di kalangan masyarakat Jawa Barat. Ia menilai banyak orang memaksakan diri mengikuti tren demi gengsi, meskipun kondisi ekonomi tidak mendukung.
“Perilaku konsumeris itu melakukan sesuatu di luar kapasitas diri,” jelasnya.
Ia menambahkan, fenomena ini tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga mulai merambah masyarakat pedesaan yang ingin meniru gaya hidup modern tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial.
Pengalaman Langsung Jadi Dasar Penilaian
Pengamatan Dedi bukan tanpa alasan. Ia mengaku sering menjadi tamu dadakan dalam acara pernikahan warga saat melihat janur di jalan. Dari pengalaman tersebut, ia melihat banyak makanan yang terbuang karena konsep prasmanan yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.
“Saya sering lihat makanan tidak habis karena orang desa ingin bergaya seperti kota,” ungkapnya.
Fenomena ini menurutnya menjadi bukti bahwa konsep hajatan sering kali dipaksakan hanya demi tampilan, bukan kebutuhan.
Kritik terhadap Tren Hajatan Mewah
Selain makanan, Dedi juga menyoroti penggunaan jasa event organizer dan wedding organizer yang dinilai terlalu diprioritaskan. Ia menilai, banyak keluarga dengan penghasilan terbatas tetap memaksakan penggunaan layanan tersebut demi terlihat mewah.
Tak hanya itu, ia juga mengkritik penggunaan busana dan konsep pernikahan bergaya Eropa yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi lingkungan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.
“Konsepnya meniru luar negeri, tapi tidak nyaman dengan kondisi kita sendiri,” katanya.
Ia bahkan menilai fasilitas sederhana seperti tenda dan kursi plastik justru bertolak belakang dengan konsep busana formal ala luar negeri, sehingga menciptakan ketidaksesuaian dalam acara.
Dorongan Kembali ke Konsep Lokal dan Sederhana
Melalui rencana surat edaran ini, Dedi berharap masyarakat, khususnya generasi muda, bisa kembali pada konsep pernikahan yang lebih sederhana, realistis, dan sesuai dengan kondisi lokal. Ia juga mendorong penggunaan menu makanan yang lebih sesuai dengan selera masyarakat setempat agar tidak terbuang sia-sia.
Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk mengubah pola pikir masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola keuangan, terutama dalam momen penting seperti pernikahan.
