Jakarta, Faktaindonesianews.com – Komisi I DPR diam-diam menggelar rapat panitia kerja (panja) Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Rapat bersama pemerintah tersebut dilaksanakan di salah satu hotel bintang lima di Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
“Lokasinya di Hotel Fairmount. Acara hari ini (Jumat) dan besok (Sabtu),” kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Dimas Bagus Arya Saputra melalui keterangan tertulis, Jumat, 14 Maret 2025.
Berdasarkan susunan acara bertajuk konsinyering rapat panja Revisi UU TNI itu, kegiatan digelar pada 14-16 Maret 2025. Rapat pada 14 Maret tercatat mulai pukul 13.30 WIB hingga pukul 22.00 WIB.
Kemudian, pada 15 Maret dimulai pukul 10.00 WIB hingga 22.00 WIB. Sedangkan, pada 16 Maret agenda tercatat hanya check out.
Dilansir dari Metrotvnews.com, perihal Komisi I DPR bakal menggelar rapat panitia kerja (panja) terkait revisi UU TNI. Namun, lokasi rapat tidak di DPR.
“Benar (rapat panja), habis (salat) Jumat,” kata Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin kepada Metrotvnews.com melalui keterangan tertulis, Kamis, 13 Maret 2025.
Sementara itu, Ketua Panja Revisi UU TNI Utut Adianto mengatakan rapat panja bakal membahas teknis soal perubahan beleid tersebut. Termasuk soal muatan usia pensiun hingga penempatan prajurit aktif TNI di jabatan sipil.
“Jadi kalau bicara detil teknis harus di panja, kalau di sini kan tadi prinsip besarnya Panglima TNI menjamin supremasi sipil tetap harus dilakukan dalam negara demokrasi,” ujar Utut.
Sementara itu, Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, melontarkan kritik tajam terhadap pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang dilakukan secara tertutup di hotel mewah. Ia menyoroti minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi yang seharusnya terbuka dan transparan.
Melalui unggahan di akun X (sebelumnya Twitter), Saiful membagikan foto suasana Hotel Fairmont, tempat rapat tersebut berlangsung. Dalam gambar tersebut, terlihat penjagaan ketat dengan kehadiran pria berseragam loreng.
“Gini suasana membahas revisi UU TNI untuk perluas peran TNI di wilayah sipil di hotel mewah. Dijaga kendaraan lapis baja kaya lagi perang di batas negara,” tulis Saiful, Minggu (16/3/2025).
Ia menilai bahwa pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan secara tertutup ini bertentangan dengan prinsip partisipasi publik yang menjadi syarat utama dalam proses legislasi.
“Jelas miskin partisipasi publik padahal partisipasi ini diharuskan dalam proses legislasi, terlihat revisi ini menjauhkan DPR dan pemerintah dari rakyat,” tuturnya.
