Jakarta, Faktaindonesianews.com – Ketika DPR tiba-tiba mengeluarkan desakan agar Menteri Kehutanan Radja Juli mundur, publik mungkin melihatnya sebagai bentuk evaluasi keras atas kinerja pemerintah. Namun, politik jarang sekali bekerja sesederhana itu.
Jika betul DPR marah karena kegagalan mitigasi bencana atau kerusakan hutan, logikanya Kepala BNPB yang memiliki komando langsung atas penanggulangan bencana nasional juga harus berada dalam posisi yang sama: tersudut.
Tapi tidak. Di Senayan, ketegasan ternyata selektif, dan selektivitas itu biasanya menandakan adanya pola kepentingan yang ingin dijaga. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi?
1. Serangan ke Menhut: Aroma Perebutan Konsesi dan “Tanah Menuju 2027”
Kementerian Kehutanan bukan cuma mengurus pohon—ia mengatur tanah, dan tanah adalah sumber daya politik paling strategis di republik ini. Setiap revisi kawasan hutan, setiap pembatalan atau penerbitan izin baru, setiap rekomendasi pelepasan kawasan hutan, pasti menyentuh urat nadi: korporasi tambang, sawit & HTI, jaringan bisnis fraksi di DPR, kepala daerah yang sedang membangun logistik politik.
Dengan kata lain, Menhut adalah penjaga gerbang uang besar.
Ketika DPR “mengamuk”, biasanya bukan karena kebijakan publik yang buruk, tetapi karena aliran kepentingan yang terganggu. Dari informasi lapangan sejumlah daerah, beberapa keputusan Kemenhut belakangan memang membuat banyak proyek—baik yang legal maupun abu-abu—tertahan.
Ada fraksi yang tidak terima. Ada kepala daerah yang merasa tidak dilayani. Ada jaringan konsesi yang merasa dipotong.
Akhirnya, tekanan politik dijelmakan menjadi seruan agar Menhut “mundur”.
Ini bukan evaluasi, ini perang pengaruh.
2. BNPB: Mengapa Tidak Diseret? Karena Banyak yang “Memakai” Rumah Itu
Berbeda dengan Kemenhut, BNPB adalah lembaga yang oleh sebagian politisi dianggap sebagai rumah yang “menguntungkan”: anggaran besar, dana siap pakai, program daerah yang fleksibel, bantuan alat kebencanaan yang bisa diarahkan, jejaring logistik untuk kepala daerah.
Relasi BNPB–Pemda ini selalu bersinggungan dengan fraksi-fraksi DPR yang punya “anak daerah”, siapa yang jadi bupati, siapa yang akan maju pilkada, siapa yang butuh panggung lewat bantuan kebencanaan.
Karena itu, menyerang BNPB sama saja merusak ecosystem politik mereka sendiri.
DPR tak akan menembak kaki sendiri.
3. Serang Menhut itu Aman, Serang BNPB itu Risiko Politik
Menyerang BNPB berisiko tinggi. Kenapa? BNPB selalu dibungkus narasi moral: “menolong rakyat saat bencana.”
Kritik terhadap BNPB mudah dipelintir sebagai “tidak empati terhadap korban”.
Kepala BNPB biasanya dipilih Presiden dari kalangan yang sangat dipercaya.
Mengguncang BNPB = mengguncang Presiden, sebuah risiko yang tidak disukai fraksi-fraksi oportunis.
Sementara Menhut?
Lebih mudah ditembak. Tidak ada perisai moral, dan tidak ada risiko besar pada citra publik.
Serang Menhut = aman.
Serang BNPB = bunuh diri politik.
4. Bencana yang Membesar, Tapi Akuntabilitas Mengecil
Ironisnya, kerusakan hutan, banjir bandang, hingga hilangnya kampung-kampung secara literal, bukan hanya urusan Kemenhut. BNPB punya mandat besar dalam mitigasi, edukasi risiko, hingga koordinasi lintas lembaga. Tapi di saat bencana makin parah, yang dijadikan kambing hitam hanya Menhut.
Ini menunjukkan bahwa DPR lebih tertarik pada politik ekonomi lahan ketimbang membahas gagalnya sistem penanggulangan bencana nasional.
5. Ada Motif Lebih Besar: Siapa Menguasai Sektor SDA, Dialah Raja Politik ke Depan
Dalam lanskap kekuasaan Indonesia, SDA adalah bahan bakar politik.
Yang menguasai SDA menguasai: logistik pilkada, logistik pileg, logistik koalisi, dan akses finansial jangka panjang.
Jika Menhut menjadi figur yang “menghambat” aliran tertentu, maka ia akan dihadapkan pada tekanan politik yang keras. Sebaliknya, BNPB—yang selama ini berperan sebagai “penyalur bantuan strategis”—justru menjadi bagian dari ekosistem yang ingin DPR pertahankan.
6. Ini Bukan Soal Kinerja, Ini Soal Aliran
DPR galak ke Menhut bukan karena peduli hutan.
DPR tumpul ke BNPB bukan karena BNPB sempurna.
Pertarungan ini adalah pertarungan: siapa yang mengendalikan izin, siapa yang menentukan arah konsesi, siapa yang dapat jatah, siapa yang berkuasa atas tanah, siapa yang mengatur mitigasi untuk kepentingan elektoral.
Ini bukan soal kehutanan dan kebencanaan.
Ini soal politik tanah, politik anggaran, dan politik jaringan.
Selama aliran kepentingan masih menggurita, DPR akan terus memilih siapa yang boleh mereka serang dan siapa yang harus mereka lindungi.
Di republik ini, amarah politik selalu punya alamat tertentu, dan alamat itu biasanya ditentukan oleh siapa yang paling mengganggu kenyamanan orang-orang yang sedang menikmati fasilitas kekuasaan./djohar
