Faktaindonesianews.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, menilai niat Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjadi fasilitator dialog konflik Iran sebagai langkah yang sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta amanat konstitusi menjaga perdamaian dunia.
Namun, menurut Hasanuddin, langkah tersebut harus melalui pertimbangan matang. Ia menyoroti keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP), forum yang digagas Presiden AS Donald Trump.
Hasanuddin menilai posisi BoP saat ini dipersepsikan lebih condong ke poros Amerika Serikat dan Israel—dua negara yang melakukan serangan militer terhadap Iran pekan lalu.
“Dengan gerak diplomasi Indonesia yang saat ini dinilai lebih condong ke poros Amerika dan Israel melalui keterlibatan dalam BoP, sulit rasanya membayangkan Iran bisa menerima dengan mudah,” ujar Hasanuddin, Minggu (1/3).
Perlu Komitmen dan Kalkulasi Strategis
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menekankan bahwa menjadi fasilitator konflik bukan sekadar pernyataan politik. Diperlukan komitmen serius, alokasi waktu, serta dukungan anggaran untuk memfasilitasi dialog yang biasanya berlangsung lebih dari satu putaran.
Ia mempertanyakan kesiapan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo untuk menjalankan proses mediasi yang kompleks tersebut.
Selain itu, Hasanuddin juga mengingatkan bahwa setiap langkah diplomasi besar harus memiliki manfaat konkret bagi kepentingan nasional.
“Apa kepentingan nasional Indonesia atau kalkulasi strategis yang menjadi pertaruhan sehingga kita harus turun menjadi fasilitator? Setiap langkah diplomasi besar harus jelas manfaatnya bagi kepentingan nasional,” ujarnya.
Fokus ASEAN Dinilai Lebih Relevan
Hasanuddin berpendapat, dibanding menjadi mediator konflik Iran, Indonesia lebih realistis berperan dalam penyelesaian konflik di kawasan sendiri, seperti antara Kamboja dan Thailand.
Menurutnya, stabilitas kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) lebih langsung berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia.
“ASEAN adalah pekarangan kita. Kawasan ini harus damai dan stabil. Itu lebih langsung berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia,” katanya.
Pemerintah Siap ke Teheran
Sebelumnya, melalui pernyataan resmi di akun X @Kemlu_RI, pemerintah menyampaikan kesiapan Indonesia memfasilitasi dialog di tengah eskalasi konflik menyusul serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran.
Jika disetujui kedua pihak, Presiden Prabowo bahkan menyatakan bersedia bertolak ke Tehran untuk melakukan mediasi langsung.
MUI Desak Indonesia Keluar dari BoP
Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutuk serangan gabungan AS–Israel terhadap Iran. MUI menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan negara dan bagian dari upaya sistematis melemahkan posisi Iran di Timur Tengah, termasuk dukungannya terhadap perjuangan Palestina.
MUI juga mempertanyakan efektivitas Board of Peace yang digagas Trump dan mendesak pemerintah Indonesia mencabut keanggotaan dari forum tersebut karena dinilai tidak efektif mewujudkan perdamaian yang adil.
Sementara itu, pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia tetap memiliki opsi untuk keluar dari BoP apabila kerja sama multilateral itu dinilai tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional.
