Bandung, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung yang digelar di Gedung DPRD, Jalan Sukabumi, Rabu (25/6/2025).
Jawaban resmi Pemkot atas pandangan fraksi disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mewakili Wali Kota Muhammad Farhan. Dalam pidatonya, Erwin menegaskan bahwa seluruh rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan ditindaklanjuti demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kami berkomitmen menjaga akuntabilitas, meningkatkan pelayanan, dan mewujudkan pembangunan Kota Bandung yang berpihak pada rakyat,” tegas Erwin.
Erwin juga menyampaikan sejumlah strategi untuk menjawab berbagai isu strategis yang disoroti DPRD, mulai dari pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sampah, hingga pengentasan kemiskinan dan pengembangan transportasi.
Untuk penambahan RTH, Pemkot mengandalkan pengadaan lahan, penataan jalur hijau, dan penyerahan PSU dari pengembang. Dalam hal pengelolaan sampah, program seperti Kampisman, pengembangan TPST, dan rumah maggot terus diperluas.
Di sektor transportasi, Pemkot mengembangkan transportasi publik berbasis jalan tanpa membebani APBD, melibatkan koperasi operator angkutan eksisting, serta mendukung integrasi antarwilayah di kawasan Cekungan Bandung.
Terkait aset bermasalah, Pemkot menempuh mekanisme pelelangan resmi bersama KPKNL dan mempercepat proses sertifikasi lahan bekerja sama dengan BPN.
Sementara untuk optimalisasi retribusi parkir, Erwin menjelaskan, tim khusus telah dibentuk guna menyosialisasikan titik parkir legal serta membina dan mengawasi para juru parkir di lapangan.
Meski pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada 2024 tercatat 4,99%, angka ini lebih rendah dari tahun sebelumnya (5,07%).
Pemkot mengakui bahwa pemulihan ekonomi masih rentan dan belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja yang stabil.
Untuk itu, strategi ke depan difokuskan pada penguatan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, serta peningkatan iklim investasi.
Dalam perencanaan anggaran, pendekatan partisipatif melalui Musrenbang dari kelurahan hingga kota tetap diutamakan.
Program prioritas seperti Jaminan Kesehatan Daerah (Jangkesda), beasiswa keterampilan, hingga pembangunan infrastruktur dasar terus dilanjutkan.
Menutup penyampaiannya, Erwin menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh harapan fraksi.
