Jakarta, Faktaindonesianews.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika, Papua Tengah, mendesak PT Honay Ajkwa Lorenz (PT HAL) segera memulangkan 65 karyawan asli Papua yang hingga kini masih berada di Jakarta dan Surabaya. Para karyawan tersebut sebelumnya telah mengikuti pelatihan soft skill oleh Pusat Bantuan Mediasi Gereja Kristen Injili (PBM GKI) di Surabaya.
“Saat ini 65 karyawan tersebut masih berada di Jakarta dan Surabaya. Kami belum mengetahui kapan mereka pulang,” ujar anggota DPRD Mimika, Anton Niwilingame, kepada wartawan di Timika, Kamis (3/4).
Anton menjelaskan bahwa PT HAL tengah mengembangkan proyek pengelolaan limbah tambang (tailing) menjadi bahan bangunan seperti semen, paving block, dan keramik. Dalam prosesnya, perusahaan ini telah merekrut sekitar 6.000 tenaga kerja.
“Sebagian besar dari mereka direkrut berdasarkan rekomendasi dari gereja, namun proses perekrutan ini tidak dilakukan secara transparan,” katanya.
Anton juga menyayangkan minimnya informasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah dan DPRD Mimika terkait proyek skala besar tersebut. Padahal, proyek ini memiliki dampak strategis terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
“Kami tidak diberi informasi sama sekali soal proyek pengelolaan tailing ini. Bahkan lokasi pabriknya berada di tengah permukiman warga, sehingga harus diawasi secara ketat,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, DPRD Mimika akan segera memanggil manajemen PT HAL untuk meminta penjelasan dan mendesak pemulangan para karyawan Papua tersebut. “Ini bukan hanya soal tenaga kerja, tetapi juga soal komitmen perusahaan terhadap masyarakat lokal,” tutur Anton.
Pihak DPRD Mimika juga mendorong pemerintah daerah ikut turun tangan agar karyawan asli Papua bisa segera kembali dan mendapatkan kejelasan nasib mereka, sekaligus memastikan proyek PT HAL tidak membahayakan lingkungan dan keselamatan warga.
Desakan DPRD Mimika kepada PT HAL menjadi sorotan penting dalam pengelolaan proyek tambang di Papua. Transparansi dalam perekrutan tenaga kerja serta tanggung jawab sosial perusahaan menjadi tuntutan utama, mengingat besarnya dampak proyek terhadap warga sekitar. Pulangnya 65 karyawan Papua dari Surabaya diharapkan menjadi awal dari komitmen nyata perusahaan terhadap masyarakat lokal.
