Bandung, Faktaindonesianews.com – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menekankan bahwa sanitasi aman adalah fondasi penting dalam mewujudkan kota yang layak huni, sehat, dan inklusif. Hal ini disampaikannya saat membuka Kick Off Meeting Dialog Sanitasi bertema “Safe Sanitation for a Livable Bandung” di Hotel Yello Paskal, Selasa (24/6/2025).
“Sanitasi bukan hanya soal infrastruktur, tapi tentang peradaban dan kualitas hidup. Ini menentukan arah pembangunan kota yang sehat dan adil,” ujar Farhan.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini akses AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) di Kota Bandung masih rendah.
Dari sekitar 500.000 rumah, hanya 177.000 yang menjadi pelanggan PDAM, namun belum seluruhnya mendapatkan layanan sanitasi aman. Akses sanitasi aman baru mencapai 21,45 persen, sementara 18,41 persen warga belum memiliki akses sanitasi layak.
“AMPL kita masih di bawah 30 persen. Ini berdampak langsung ke stunting, gini rasio, bahkan daya beli masyarakat,” tegas Farhan.
Farhan menargetkan pada tahun 2030 Bandung harus mencapai 100 persen rumah tangga tanpa BABS (Buang Air Besar Sembarangan), 100 persen layanan pengumpulan sampah, dan 43,34 persen rumah dengan akses sanitasi aman.
Ia juga menyoroti tantangan pengelolaan sampah. Dari seluruh sampah yang dihasilkan, hanya sepertiga yang berhasil dikelola, sisanya dibuang ke TPA Sarimukti. Menurut Farhan, penguatan program Kang Pisman menjadi kunci pengurangan sampah sekaligus menjaga kualitas air tanah.
Farhan memaparkan lima tantangan utama pembangunan Bandung, mulai dari kesenjangan layanan dasar, ketimpangan infrastruktur, hingga lematnya tata kelola pemerintahan dan kemandirian fiskal. Ia menargetkan seluruh kelurahan dapat keluar dari status risiko sanitasi tinggi.
“Saya akan turun tangan langsung. Saya ingin kesejahteraan warga di setiap wilayah bisa terjamin,” ujarnya.
Sebagai langkah pendukung, Farhan mendorong penguatan program Buruan SAE sebagai solusi lingkungan sekaligus peningkatan ketahanan pangan keluarga.
“Tanam cabai rawit di gang-gang sempit bisa jadi solusi gizi sekaligus redam inflasi,” tambahnya.
Dialog ini merupakan bagian dari Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2025 yang digagas Bappenas dan melibatkan perangkat daerah, akademisi, praktisi sanitasi, serta mitra pembangunan.
