Jakarta, Faktaindonesianews.com – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa kerusakan hutan Indonesia bukanlah persoalan yang terjadi satu atau dua tahun belakangan. Menurutnya, kerusakan ekologis yang kini kembali menjadi sorotan publik merupakan akumulasi kebijakan keliru serta praktik pengelolaan hutan yang buruk sejak era sebelumnya. Pandangan tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dalam pernyataannya, Firman menilai bahwa tidak adil jika seluruh beban kesalahan diarahkan kepada Raja Juli yang baru menjabat. Ia menyebut bahwa menteri saat ini justru tengah “mencuci piring” dari persoalan panjang yang diwariskan selama bertahun-tahun. “Kerusakan hutan ini bukan baru setahun dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita hancur. Maka Pak Menteri ini sedang membereskan semua itu,” ujarnya.
Firman menambahkan bahwa kondisi hutan di banyak wilayah Indonesia kini sangat rentan. Ia bahkan mengaku merasa was-was setiap kali melewati kawasan rawan longsor. “Kami yang duduk di ruangan ini saja sering merasa takut saat melewati Puncak, takut ada tanah longsor.
Mau lewat mana juga khawatir ada jalan yang tiba-tiba putus seperti yang terjadi di Aceh,” katanya sambil memberi contoh dampak nyata dari kerusakan lingkungan.
Ia juga menyoroti temuan adanya aktivitas pengangkutan kayu di tengah situasi bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatra. Menurut Firman, tindakan tersebut menunjukkan minimnya sense of crisis dari pelaku usaha.
Karena itu, ia mendesak Kementerian Kehutanan untuk menindak perusahaan yang tetap beroperasi meski situasi sedang darurat. “Dalam situasi bencana seperti ini masih saja ada yang mengangkut kayu, meskipun punya izin. Saya minta tindakan tegas. Kalau perlu dicabut izinnya karena ini pelecehan terhadap negara dan rakyat,” tegasnya.
Firman menekankan bahwa perbaikan tata kelola hutan membutuhkan keberanian untuk menindak pelanggaran, konsistensi kebijakan, serta komitmen lintas pemerintahan. Ia berharap langkah-langkah konkret segera diambil agar kerusakan lingkungan tidak semakin meluas dan menimbulkan bencana yang lebih besar.
