GARUT, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kabupaten Garut memperkuat komitmennya dalam mewujudkan kesetaraan gender dengan mendorong peran aktif laki-laki dalam isu kesehatan reproduksi. Hal ini ditegaskan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengintegrasian Peta Jalan dan Rencana Aksi Pelibatan Laki-laki dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Selasa (20/5/2025) di Fave Hotel, Kecamatan Tarogong Kidul.
Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menyampaikan bahwa ketimpangan gender dalam isu reproduksi masih menjadi tantangan, karena kerap dianggap hanya sebagai urusan perempuan. Ia menilai, pelibatan laki-laki secara aktif merupakan strategi penting untuk menciptakan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.
“PPRG menjadi instrumen penting untuk memastikan keadilan dan kesetaraan gender dalam kebijakan dan penganggaran,” tegas Nurdin saat membuka acara.
Ia menambahkan, peta jalan dan rencana aksi yang terintegrasi akan menempatkan laki-laki sebagai agen pembaharu, baik dalam lingkup keluarga, komunitas, hingga ranah kebijakan publik. Menurutnya, keterlibatan aktif laki-laki dalam proses pembangunan akan mendorong terciptanya sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan semua kelompok.
Tak hanya itu, Nurdin mengakui bahwa Garut pernah menghadapi sorotan akibat kasus kekerasan berbasis gender. Namun, melalui intervensi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA), berbagai penanganan holistik telah dilakukan, termasuk pendekatan trauma healing bagi anak dan perempuan.
“Kami juga menggandeng stakeholder, baik psikolog maupun mitra eksternal, untuk memberikan dukungan menyeluruh,” jelasnya.
Sementara itu, Plt. Asisten Deputi KemenPPPA, Anggin Nuzula Rahma, menyatakan bahwa pelatihan ini juga bertujuan menguatkan pemahaman pengarusutamaan gender di kalangan aparatur daerah.
“Tahun lalu yang mengikuti dari Garut hanya satu orang. Kami ingin memulai kembali brainstorming konsep-konsep isu gender yang spesifik di Kabupaten Garut,” ujar Anggin.
Ia berharap, hasil dari Bimtek ini tidak hanya berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu masuk ke dalam RPJMD perangkat daerah agar program pelibatan laki-laki bisa terus dikawal dan berkembang secara sistematis.
langkah Pemkab Garut dalam memperluas partisipasi laki-laki dalam isu gender dan kesehatan reproduksi menunjukkan arah baru kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, progresif, dan berkeadilan.
