TASIKMALAYA, Faktaindonesianews.com – Ratusan warga Kecamatan Tamansari dan sekitarnya memadati halaman Kantor Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Rabu (29/7/2026). Mereka rela mengantre sejak pagi untuk mendapatkan kebutuhan pokok melalui Gerakan Pangan Murah dengan harga lebih terjangkau.
Program tersebut mempertemukan DPR RI, DPD RI, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam upaya menjaga stabilitas pasokan sekaligus mengendalikan harga pangan. Pemerintah juga berharap program ini dapat membantu masyarakat menghadapi kondisi ekonomi yang masih menantang.
Sejumlah komoditas dalam kegiatan tersebut tersedia dengan harga di bawah harga pasar. Beras premium dijual maksimal Rp15.500 per kilogram, daging ayam Rp31.000 per kilogram, telur ayam Rp25.500 per kilogram, cabai rawit merah Rp40.000 per kilogram, bawang putih Rp31.000 per kilogram, dan tepung terigu Rp9.000 per kilogram.
Lola Nelria: Gerakan Pangan Murah Wujud Kehadiran Negara
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem, Lola Nelria Oktavia, menilai Gerakan Pangan Murah menunjukkan kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau.
Lola mengapresiasi kolaborasi Bapanas, DPD RI, Pemerintah Kota Tasikmalaya, serta berbagai pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Kita semua berharap harga bahan pokok tetap stabil sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya dengan baik. Program seperti ini perlu dilaksanakan secara berkelanjutan,” ujar Lola.
Menurut Lola, gagasan kegiatan tersebut muncul dari komunikasi bersama Anggota DPD RI Alfiansyah Komeng dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Chandra.
“Kalau kami berkumpul, yang dipikirkan adalah bagaimana membuat gerakan yang bermanfaat untuk masyarakat. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak kolaborasi seperti ini,” katanya.
Komeng Dorong Program Diperluas
Anggota DPD RI Alfiansyah Komeng menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah lahir dari kerja sama berbagai pihak. Ia menilai keberhasilan program tidak bisa dilepaskan dari kontribusi seluruh pihak yang terlibat.
“Program ini merupakan hasil kerja bersama, bukan kerja individu,” ucap Komeng.
Komeng berharap pemerintah dan lembaga terkait dapat memperluas program tersebut ke daerah lain. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang memperoleh manfaat dari stabilisasi harga pangan.
Bapanas Soroti Inflasi Kota Tasikmalaya
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menjaga inflasi.
Maino menyebut inflasi nasional pada Juni 2026 berada di kisaran 3,14 persen, sedangkan Jawa Barat mencapai 3,08 persen. Sementara itu, Kota Tasikmalaya mencatat inflasi 2,72 persen.
Menurutnya, Gerakan Pangan Murah dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga kestabilan harga sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok ketika harga komoditas mengalami fluktuasi.
Diky Chandra: Ada Layanan Sosial untuk Warga
Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Chandra mengatakan kegiatan tersebut lahir dari komunikasi dan sinergi lintas lembaga. Ia menegaskan Gerakan Pangan Murah tidak hanya berfokus pada penjualan bahan pokok dengan harga terjangkau.
Masyarakat juga dapat mengakses sejumlah layanan sosial dalam kegiatan tersebut, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, bantuan air bersih, pembagian bibit pohon, serta keterlibatan kelompok tani dan pelaku UMKM.
“Ada pemeriksaan kesehatan gratis, bantuan air bersih bagi yang membutuhkan, pembagian bibit pohon hingga keterlibatan kelompok tani dan UMKM,” ujar Diky.
Diky berharap sinergi antarlembaga terus berkembang sehingga pemerintah dapat menghadirkan lebih banyak program yang menjawab kebutuhan masyarakat.
“Sinergitas ini akan terus kita jaga agar menghasilkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Gerakan Pangan Murah Bantu Daya Beli Masyarakat
Tingginya antusiasme warga menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap akses pangan dengan harga terjangkau masih cukup besar. Kehadiran Gerakan Pangan Murah juga memberikan alternatif bagi warga untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih bersahabat.
Selain membantu menjaga daya beli, program tersebut dapat memperkuat koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga legislatif, serta masyarakat dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan.
