Bandung, Faktaindonesianews.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menyelesaikan pembayaran pekerjaan pembangunan yang belum terbayarkan pada tahun 2025. Total nilai pekerjaan tersebut mencapai Rp621 miliar dan akan diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menjelaskan bahwa sumber dana pembayaran berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) serta penerimaan pajak kendaraan bermotor yang masuk ke kas daerah setiap hari. Menurutnya, kondisi keuangan Pemprov Jabar saat ini relatif aman dan terus menunjukkan tren positif.
Penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu penopang utama kas daerah. KDM menilai, meningkatnya kesadaran masyarakat Jawa Barat dalam memenuhi kewajiban pajak berdampak langsung pada stabilitas fiskal daerah. Setiap hari, pemasukan dari sektor tersebut terus bertambah dan memperkuat kemampuan keuangan pemerintah provinsi.
“Terima kasih kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang bersemangat membayar pajak,” ujar Dedi Mulyadi, Kamis (8/1/2026).
Meski dana tersedia, KDM menegaskan bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan tidak akan dilakukan secara otomatis. Pemprov Jawa Barat akan terlebih dahulu melakukan audit menyeluruh terhadap hasil pekerjaan yang telah dikerjakan. Audit ini bertujuan untuk memastikan kualitas pembangunan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Dari hasil audit tersebut, Pemprov Jabar akan mengklasifikasikan kualitas pekerjaan, mulai dari kategori sangat baik, baik, hingga kurang baik. KDM menegaskan, pembayaran akan disesuaikan dengan hasil penilaian tersebut.
“Pekerjaan yang kurang baik, kami tidak akan membayarkan semuanya,” tegasnya.
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen Pemprov Jawa Barat dalam menjaga kualitas pembangunan dan penggunaan anggaran daerah secara bertanggung jawab. KDM menilai, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar setiap rupiah uang rakyat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Selain itu, KDM juga membuka ruang partisipasi publik. Ia mempersilakan masyarakat Jawa Barat untuk menyampaikan kritik dan saran melalui media sosial terkait berbagai proyek pembangunan yang ada di daerahnya. Masukan dari masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi dan alat kontrol agar hasil pembangunan benar-benar berkualitas.
