Faktaindonesianews.com – Pemerintah Israel resmi menutup seluruh perbatasan di wilayah Palestina, baik di West Bank maupun Gaza Strip, mulai Minggu (1/3) hingga waktu yang belum ditentukan. Kebijakan ini diumumkan menyusul operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran sehari sebelumnya.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT), otoritas Israel yang mengurusi aktivitas sipil di wilayah Palestina. Dalam keterangannya, COGAT menyatakan seluruh akses perbatasan ditutup, termasuk jalur penting di Rafah Crossing.
Meski demikian, Israel masih memberikan pengecualian terbatas bagi warga Palestina yang memegang izin sebagai pekerja di instalasi vital atau “vital worker”. Mereka tetap diperbolehkan melintas di beberapa titik tertentu dengan pengawasan ketat.
Kantor berita resmi Palestina, WAFA, melaporkan bahwa pengetatan tidak hanya terjadi di perbatasan utama, tetapi juga menjangkau kota-kota kecil dan desa. Di Ramallah misalnya, kehadiran pasukan Israel dilaporkan meningkat signifikan. Sejumlah gerbang besi seperti Atara, Rawabi, Yabrud, Turmus Ayya, hingga Nabi Saleh ditutup total.
Penutupan juga diberlakukan di berbagai wilayah lain. Di provinsi Salfit, akses utama ke kota Salfit dan Deir Ballut ditutup. Sementara di Bethlehem, jalan menuju Battir, Nahalin, Husan, dan Wadi Fukin diblokade menggunakan gerbang besi. Pos pemeriksaan militer tambahan bahkan didirikan di area Aqabat Hasna, menyebabkan kemacetan panjang.
Di Hebron, sejumlah titik seperti Ras al-Jura, Sa’ir, hingga Jembatan Halhul juga ditutup atau diperketat. Situasi ini membuat mobilitas warga Palestina praktis lumpuh, terutama bagi mereka yang bergantung pada akses lintas kota untuk bekerja, pendidikan, dan layanan kesehatan.
COGAT mengklaim bahwa penutupan akses ke Gaza “tidak akan memengaruhi situasi kemanusiaan” di wilayah tersebut. Namun, sejumlah pihak menilai kebijakan ini berpotensi memperburuk kondisi warga sipil yang sudah terdampak konflik berkepanjangan.
Langkah penutupan ini disebut sebagai respons langsung atas eskalasi konflik regional setelah serangan militer gabungan AS dan Israel terhadap Iran. Ketegangan yang meluas ke berbagai kawasan memicu langkah-langkah keamanan ekstrem, termasuk pembatasan mobilitas di wilayah Palestina.
