TASIKMALAYA, Faktaindonesianews.com – Proyek fisik milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya menuai sorotan tajam dari Ketua DPC LSM Penjara, yang menilai pengerjaannya dilakukan secara asal-asalan dan minim pengawasan dari dinas terkait.
Dalam keterangannya, Ketua DPC LSM Penjara Kota Tasikmalaya menyebut proyek yang menelan anggaran lebih dari Rp150 juta tersebut tidak memenuhi standar teknis konstruksi, bahkan cenderung diabaikan.
“Seharusnya kualitas coran beton minimal K250, tetapi fakta di lapangan hanya menggunakan adukan biasa yang jelas tidak akan kuat dan cepat rusak,” tegasnya.
Sorotan juga tertuju pada aspek pembesian proyek.
Besi tulangan yang digunakan diduga hanya seadanya, padahal untuk struktur bangunan dengan anggaran ratusan juta, seharusnya memakai besi D8 hingga D10 sebagai standar minimal.
membahayakan. Ketahanan konstruksi jadi diragukan,” tambahnya.
Tak hanya itu, proses pembangunan saluran air juga dinilai melanggar prosedur.
Saluran yang dibangun tidak dikeruk terlebih dahulu, yang menyebabkan tingkat kemiringan tidak terukur secara akurat. Hal ini berpotensi menyebabkan banjir atau genangan air di kemudian hari.
“Kalau tidak dikeruk dan hanya ditimpa begitu saja, saluran tidak akan berfungsi dengan baik. Ini pemborosan anggaran,” katanya.
Lebih mengejutkan lagi, batu yang digunakan untuk campuran coran justru diduga berasal dari batu bekas galian di lokasi, bukan batu pecah standar yang seharusnya dipakai untuk konstruksi.
Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa pengerjaan proyek dilakukan asal jadi tanpa perencanaan matang.
“Bayangkan, anggaran Rp150 juta lebih tapi materialnya seperti proyek pribadi tanpa standar, ini jelas harus diaudit,” ujarnya.
Proyek fisik PUPR Kota Tasikmalaya yang seharusnya menjadi solusi pembangunan justru menimbulkan pertanyaan publik terkait kualitas dan transparansi anggaran.
Sorotan dari LSM menjadi peringatan penting bagi Dinas terkait untuk meningkatkan pengawasan lapangan, memastikan kontraktor bekerja sesuai spesifikasi, serta menjamin setiap rupiah dari uang rakyat digunakan dengan tanggung jawab dan akuntabilitas.
