BANDUNG, Faktaindonesianews.com – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar mengutamakan integritas, tanggung jawab, dan kualitas pelayanan publik dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia meminta setiap pejabat segera bekerja dan menunjukkan kinerja nyata untuk menjawab kebutuhan serta harapan masyarakat Kota Bandung.
Pesan tersebut disampaikan Farhan dalam kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta kepala Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Kegiatan berlangsung di Pendopo Kota Bandung, Rabu (18/11/2026).
Dalam arahannya, Farhan menegaskan bahwa setiap jabatan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Namun, seluruh pejabat harus mempunyai tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik dan memastikan program pemerintah berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan dalam struktur organisasi, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja, kedisiplinan, serta kepatuhan terhadap aturan.
Farhan Minta BKAD Benahi Pengelolaan Aset Daerah
Salah satu perhatian utama Farhan dalam pelantikan tersebut adalah pembenahan tata kelola aset milik Pemerintah Kota Bandung. Ia secara khusus memberikan arahan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang baru, Yudi Sapto Pranowo, agar segera memperkuat pengelolaan aset secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Farhan mengungkapkan, laporan keuangan Pemkot Bandung tahun 2025 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pengelolaan aset daerah.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh jajaran terkait. Menurut Farhan, perbaikan administrasi dan penataan aset perlu menjadi prioritas agar pengelolaan keuangan pemerintah semakin baik.
Ia berharap pembenahan tersebut dapat membawa perubahan terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkot Bandung pada tahun berikutnya.
“Target kita insyaallah dengan memperbaiki pengelolaan aset tersebut, di tahun 2026 laporan keuangan akan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Farhan.
Target memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan 2026 tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Kepala Puskesmas Diminta Pastikan Pelayanan Kesehatan Tidak Menolak Pasien
Selain urusan keuangan dan aset, Farhan memberikan perhatian khusus kepada para kepala UPT Puskesmas yang turut dilantik. Ia meminta seluruh pimpinan fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara layak tanpa adanya penolakan pasien.
Menurutnya, akses kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus pemerintah penuhi. Karena itu, kepala Puskesmas perlu memastikan kesiapan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan, serta sistem penanganan pasien berjalan dengan baik.
Farhan juga meminta para kepala Puskesmas mendukung program Dinas Kesehatan Kota Bandung, khususnya dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting.
Penanganan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari tenaga kesehatan, perangkat kewilayahan, kader Posyandu, hingga keluarga. Oleh sebab itu, pimpinan Puskesmas diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan memastikan program kesehatan berjalan secara berkelanjutan.
Pejabat Kewilayahan Diminta Perhatikan Masyarakat Desil 4, 5, dan 6
Dalam kesempatan tersebut, Farhan juga mengingatkan para pejabat kewilayahan agar memberikan perhatian kepada masyarakat yang masih membutuhkan dukungan pemerintah, terutama keluarga yang berada dalam masa peralihan menuju tingkat kesejahteraan lebih baik.
Ia secara khusus menyoroti kelompok masyarakat pada desil 4, 5, dan 6. Kelompok tersebut perlu mendapatkan perhatian melalui kebijakan dan program pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga.
Menurut Farhan, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada masyarakat yang berada dalam kondisi paling rentan. Warga yang sedang berupaya meningkatkan taraf hidup juga membutuhkan pendampingan agar tidak kembali mengalami kesulitan ekonomi.
Pemerintah daerah harus mampu membaca perubahan kondisi sosial masyarakat dan memastikan program yang dijalankan benar-benar memberikan dukungan.
“Tugas kitalah memastikan bahwa masyarakat yang masih tertinggal tidak boleh dibiarkan dan ditinggalkan,” jelasnya.
Arahan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pejabat, terutama camat, lurah, dan jajaran kewilayahan, untuk memperkuat kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
Administrasi Kependudukan dan Integritas Jadi Perhatian Utama
Farhan turut menekankan pentingnya ketertiban administrasi kependudukan dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah. Data kependudukan yang akurat menjadi salah satu dasar untuk memastikan bantuan sosial dan pelayanan publik menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan.






