Pemkot Bandung Percepat Digitalisasi Perlindungan Sosial dan IKD, Pendataan Baru Jangkau 135.700 KK

BANDUNG, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mengakselerasi digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna membangun sistem pendataan masyarakat yang lebih akurat, terintegrasi, dan tepat sasaran. Langkah ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan bantuan sosial dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Perlindungan Sosial dan IKD Kota Bandung di Balai Kota Bandung, Rabu (18/11/2026).

Bacaan Lainnya

Dalam rapat tersebut, Iskandar meminta seluruh camat, lurah, serta agen Perlinsos meningkatkan koordinasi dan memperkuat keterlibatan di wilayah masing-masing. Menurutnya, percepatan pendataan membutuhkan kerja sama seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat lingkungan agar proses pengumpulan dan verifikasi informasi masyarakat berjalan maksimal.

Pendataan Perlinsos Kota Bandung Baru Menjangkau 135.700 KK

Berdasarkan hasil evaluasi hingga 17 November 2026, proses pendataan telah menjangkau 135.700 kepala keluarga (KK) dari total sasaran sebanyak 870.832 KK di Kota Bandung.

Capaian tersebut menjadi perhatian Pemkot Bandung untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus menyusun langkah percepatan. Pemerintah daerah menilai perlu adanya penguatan strategi, pembagian peran, serta koordinasi yang lebih intensif agar jangkauan pendataan terus meningkat.

Iskandar menegaskan, pendataan Perlinsos tidak boleh dipandang sebatas kegiatan administratif. Pemerintah membutuhkan informasi yang valid sebagai landasan dalam menentukan kebijakan pembangunan, penyusunan anggaran, hingga penyelenggaraan pelayanan publik.

“Pendataan ini bukan hanya sekadar mengumpulkan data, tetapi menjadi acuan kita untuk menentukan arah kebijakan, penganggaran, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Iskandar.

Ia juga meminta petugas mengutamakan ketelitian ketika memverifikasi kondisi sosial ekonomi setiap keluarga. Informasi yang masuk harus mencerminkan keadaan masyarakat secara menyeluruh sehingga pemerintah tidak keliru dalam menentukan kelompok penerima manfaat.

Verifikasi Kondisi Ekonomi Masyarakat Harus Lebih Cermat

Dalam pelaksanaan pendataan, Iskandar mengingatkan agar petugas tidak hanya menggunakan indikator kepemilikan aset untuk menilai tingkat kesejahteraan seseorang.

Salah satu contohnya adalah kepemilikan kendaraan bermotor. Menurutnya, seseorang yang memiliki sepeda motor belum tentu mempunyai kemampuan ekonomi yang tinggi. Kendaraan tersebut bisa saja menjadi alat utama untuk mencari penghasilan, seperti digunakan untuk bekerja sebagai pengemudi ojek daring.

Karena itu, petugas perlu memahami kondisi kehidupan masyarakat secara langsung. Pengetahuan camat, lurah, RT, dan RW mengenai karakteristik warga di lingkungannya dapat membantu proses verifikasi agar menghasilkan data yang lebih objektif.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurangi kesalahan klasifikasi masyarakat sekaligus meningkatkan ketepatan pemerintah dalam menetapkan kebijakan perlindungan sosial.

Pemkot Bandung Optimalkan Ribuan Agen Perlinsos

Selain meningkatkan kualitas pendataan, Pemkot Bandung juga berupaya mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia. Saat ini, Kota Bandung memiliki sekitar 8.074 agen Perlinsos, tetapi jumlah petugas yang aktif menjalankan tugas baru mencapai sekitar 4.800 orang.

Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat potensi tenaga pendataan yang perlu diaktifkan dan diberdayakan. Pemkot Bandung mendorong keterlibatan berbagai unsur masyarakat agar proses pendataan dapat menjangkau lebih banyak keluarga.

Unsur yang dapat dilibatkan antara lain pengurus RT/RW, kader Posyandu, Karang Taruna, pekerja sosial masyarakat, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Keterlibatan berbagai elemen tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan, mempercepat pengumpulan informasi, dan membantu petugas melakukan verifikasi berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Dinas Sosial Perkuat Kolaborasi dan Percepatan Aktivasi IKD

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa, menjelaskan bahwa pelaksanaan digitalisasi Perlinsos dan IKD melibatkan kolaborasi lintas sektor.

Sejumlah unsur yang terlibat mencakup perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, TNI-Polri, kader, hingga relawan masyarakat. Sinergi tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperluas pelaksanaan program sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dinas Sosial Kota Bandung juga terus memberikan pendampingan teknis kepada petugas kewilayahan. Perhatian khusus diberikan kepada kecamatan yang capaian pendataannya masih membutuhkan peningkatan.

Di sisi lain, koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus diperkuat. Kerja sama ini diarahkan untuk mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sekaligus memperluas penyebaran informasi mengenai manfaat identitas digital kepada masyarakat.

Pos terkait