Faktaindonesianews.com, Bandung — Pemerintah Kota Bandung resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Agenda strategis ini menjadi titik penting dalam menentukan arah pembangunan kota ke depan, terutama dengan diterimanya rekomendasi statistik sektoral dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung.
Momentum ini menandai transformasi besar dalam sistem perencanaan, dari yang sebelumnya berbasis asumsi menjadi berbasis data riil di lapangan. Pemerintah Kota Bandung kini mengedepankan pendekatan yang lebih presisi, partisipatif, dan terintegrasi.
Inovasi Laci RW, Wujud Perencanaan Bottom-Up
Wali Kota Bandung menegaskan, arah pembangunan tahun 2027 akan semakin menguatkan peran masyarakat melalui inovasi Laci RW (Layanan Catatan Informasi RW). Program ini menjadi implementasi nyata pendekatan bottom-up yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.
“Laci RW bukan sekadar aplikasi, melainkan bank data warga yang menjadi rujukan nyata dalam pengambilan keputusan. Kita beralih dari perencanaan berbasis asumsi menuju data riil dari lapangan,” tegasnya.
Melalui sistem ini, data dari tingkat RW mampu menghadirkan kebijakan yang lebih tematik, holistik, integratif, spasial, dan berkelanjutan (THISS/HITSS). Isu-isu krusial seperti stunting, pengelolaan sampah mandiri, hingga kemiskinan ekstrem dapat ditangani secara lebih spesifik dan tepat sasaran.
Apresiasi Bappeda Jabar, Tantangan Tetap Ada
Dalam kesempatan tersebut, Bappeda Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi terhadap capaian makro Kota Bandung. Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 84,66 dan PDRB per kapita Rp158,50 juta, Bandung dinilai masih menjadi motor penggerak ekonomi di Jawa Barat.
Meski demikian, tantangan tetap membayangi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih berada di angka 7,40% serta Gini Ratio 0,420 menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.
Sinkronisasi antara program provinsi dan kebutuhan riil warga menjadi kunci. Data dari Laci RW diharapkan mampu menjembatani kebutuhan tersebut, terutama dalam upaya menekan pengangguran dan mengurangi ketimpangan sosial.
Rekomendasi Statistik BPS, Perkuat Akuntabilitas Data
Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung menyampaikan bahwa kegiatan statistik sektoral dinyatakan layak dilaksanakan, dengan sejumlah catatan penting.
Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain:
- Penerapan standar internasional Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)
- Penyusunan metadata statistik yang sistematis
- Kewajiban pelaporan hasil statistik kepada BPS
Langkah ini bertujuan memastikan kualitas data tetap terjaga, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan.
Tiga Fokus Utama RKPD 2027
Pemerintah Kota Bandung menetapkan tiga arah kebijakan utama dalam RKPD 2027:
- Pendekatan Partisipatif & Bottom-Up
Memaksimalkan musyawarah dari tingkat RW berbasis data Laci RW agar aspirasi warga terserap secara akurat. - Efisiensi Fiskal
Mengarahkan belanja daerah pada sektor produktif dan pembangunan infrastruktur kewilayahan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. - Digitalisasi Perencanaan
Mengintegrasikan data statistik sektoral dengan sistem informasi pembangunan daerah guna meningkatkan transparansi dan efektivitas kebijakan.
Menuju Bandung Berbasis Data dan Solusi Nyata
Dengan kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan lembaga vertikal, RKPD 2027 diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen formalitas. Lebih dari itu, perencanaan ini diarahkan menjadi instrumen solusi nyata bagi berbagai persoalan masyarakat.
Pendekatan berbasis data melalui Laci RW menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
