Jakarta, Faktaindonesianews.com – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali memantik perdebatan di ruang publik. Di tengah pro dan kontra yang mengemuka, PDI Perjuangan mengambil sikap tegas. Politikus PDIP Guntur Romli menyatakan partainya menolak keras gagasan Pilkada tidak langsung dan tetap konsisten mendukung Pilkada langsung yang melibatkan rakyat secara penuh.
Menurut Guntur, mekanisme Pilkada langsung yang selama ini berjalan merupakan perwujudan nyata kedaulatan rakyat. Ia menilai, mengalihkan proses pemilihan kepala daerah ke DPRD justru berpotensi menggerus hak politik masyarakat.
“Pilkada langsung adalah bentuk kedaulatan rakyat yang sebenarnya. Rakyat terlibat langsung menentukan pemimpinnya. Sementara Pilkada melalui DPRD merupakan pengebirian terhadap hak politik rakyat,” ujar Guntur dalam pernyataan video yang diterima pada Sabtu (3/1).
Guntur juga menyoroti momentum munculnya kembali wacana tersebut. Ia mengingatkan bahwa Pilkada terdekat masih cukup lama, dengan perkiraan pelaksanaan pada 2031. Karena itu, ia mempertanyakan urgensi pembahasan sistem Pilkada saat ini, terlebih ketika masyarakat tengah menghadapi berbagai persoalan mendesak.
Alih-alih memperdebatkan sistem pemilihan yang masih jauh pelaksanaannya, Guntur meminta partai-partai politik lebih fokus membantu penanggulangan bencana, khususnya di wilayah Sumatra yang sedang dilanda musibah. Menurutnya, membahas perubahan sistem Pilkada di saat seperti ini justru bisa memantik kemarahan publik.
“Kenapa partai-partai tidak fokus saja pada persoalan rakyat? Mengapa justru ingin mengambil hak politik rakyat dengan mengubah Pilkada menjadi lewat DPRD?” tegasnya.
Wacana Pilkada melalui DPRD kembali mencuat setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyuarakan gagasan tersebut dalam pidato peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, pada awal Desember lalu. Pernyataan itu kemudian memicu respons beragam dari partai-partai politik lain.
Sebelum Golkar, PKB dan Gerindra lebih dulu menyuarakan dukungan terhadap Pilkada tidak langsung. Hingga kini, sejumlah partai di parlemen yang mendukung wacana Pilkada lewat DPRD antara lain Gerindra, Golkar, PAN, PKB, dan NasDem. Di sisi lain, Partai Demokrat secara terbuka menyatakan penolakan, sementara PKS masih dalam tahap kajian internal.
Perbedaan sikap ini menunjukkan bahwa debat soal masa depan sistem Pilkada masih akan terus bergulir. Di satu sisi, ada yang menilai Pilkada lewat DPRD lebih efisien. Namun di sisi lain, kekhawatiran akan berkurangnya partisipasi dan kedaulatan rakyat menjadi isu utama yang sulit diabaikan.
