Faktaindonesianews.com, BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan arah pembangunan ke depan dilakukan secara lebih terukur, akurat, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat di tingkat wilayah. Pendekatan ini menjadi langkah strategis untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini dinilai tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan yang seragam.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan hal tersebut saat berdialog langsung dengan warga dalam kegiatan Siskamling Siaga Bencana ke-88 di Kelurahan Sekejati, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, setiap wilayah di Kota Bandung memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda, sehingga pendekatan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.
“Kita tidak ingin penyeragaman. Setiap wilayah punya kebutuhan berbeda, sehingga pendekatannya harus berbasis data dan kondisi riil di lapangan,” ujar Farhan.
Laci RW Jadi Fondasi Data Pembangunan
Dalam upaya mewujudkan pembangunan berbasis data, Pemkot Bandung mengandalkan instrumen Laci RW sebagai sumber utama informasi kewilayahan. Data yang dihimpun dari tingkat RW ini telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan layak digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Farhan menegaskan, keberadaan data ini menjadi game changer dalam proses perencanaan pembangunan kota.
“Data ini sudah tersertifikasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi arah kebijakan kita tidak lagi berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan fakta di lapangan,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Bandung juga tengah mendorong penguatan budaya statistik di tingkat kewilayahan. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan aparatur dan masyarakat dalam mengelola serta memanfaatkan data secara optimal.
Aspirasi Warga: Banjir hingga Infrastruktur
Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, mulai dari banjir akibat luapan sungai, kondisi jalan yang belum optimal, hingga masalah drainase dan penerangan jalan umum.
Menanggapi hal itu, Farhan memastikan seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti melalui proses verifikasi lapangan serta pemetaan teknis oleh perangkat daerah terkait.
“Kita tidak bisa menyelesaikan masalah secara parsial. Harus dipetakan secara menyeluruh, terutama untuk persoalan seperti banjir yang berkaitan dengan sistem hidrologi kota,” tegasnya.
Legalitas dan Partisipasi Warga Jadi Kunci
Selain aspek teknis, Farhan juga menyoroti pentingnya kejelasan legalitas dalam pembangunan, khususnya terkait pemanfaatan lahan dan fasilitas umum. Ia menilai, kejelasan status lahan menjadi faktor penting agar pembangunan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.
Lebih jauh, Farhan mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan, terutama dalam menyampaikan data dan kondisi nyata di lingkungan masing-masing.
“Pembangunan kota ini tidak bisa hanya dari pemerintah. Harus ada partisipasi warga, dan semuanya dimulai dari data yang akurat,” tuturnya.
