BANDUNG, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah penyegaran organisasi dan peningkatan kualitas layanan publik. Proses ini dilakukan pada Selasa, 18 Juni 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menegaskan bahwa rotasi-mutasi merupakan dinamika yang wajar dalam tata kelola pemerintahan, sekaligus strategi untuk mendorong performa birokrasi yang lebih optimal.
“Rotasi-mutasi adalah bagian dari penyegaran untuk mendorong kinerja dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” ujar Iskandar.
Dalam kesempatan itu, Sekda Kota Bandung menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menjalankan tugasnya dengan baik, sekaligus ucapan selamat kepada pejabat baru yang dilantik.
“Saya berterima kasih kepada ASN yang telah bertugas. Mereka telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam mendukung tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” kata Iskandar, menyinggung nama-nama seperti Asep Gufron dan Eric M. Attauriq.
Iskandar juga mendorong agar para pejabat baru dapat memperkuat koordinasi dan komunikasi antarlembaga, terutama antarorganisasi perangkat daerah (OPD), dalam menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan secara bertahap dan sistematis.
“Koordinasi antarlembaga harus diperkuat agar permasalahan kota bisa diselesaikan secara bertahap,” tambahnya.
Adapun rotasi jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung meliputi beberapa posisi penting, antara lain:
-
Asisten Daerah 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, dari Asep Saeful Gufron kepada Asep Cucu Cahyadi.
-
Asisten Daerah 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dari Eric M. Attauriq kepada Dudy Prayudi.
-
Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, dari Asep Cucu Cahyadi kepada Arief Syaifudin.
-
Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, kini dijabat oleh Fajar Kurniawan.
Pemkot Bandung menegaskan bahwa pelantikan ini adalah bagian dari komitmen untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan warga.
