BOGOR, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan sehat dan berkelanjutan. Salah satu langkah nyata yang kini didorong adalah pendirian Bank Sampah di seluruh instansi pemerintahan, mulai dari tingkat dinas hingga kecamatan.
Kebijakan ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengelolaan Sampah yang digelar di kantor Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Rabu (6/8/2025).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bagian penting dari strategi besar Pemkab Bogor untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang ramah dan sehat, sekaligus mengincar penghargaan Adipura 2025.
“Kita ingin Kabupaten Bogor bukan hanya indah dipandang, tapi juga sehat dan lestari. Ini harus dimulai dari kesadaran bersama, terutama para ASN sebagai panutan masyarakat,” tegas Ajat.
Ajat menyoroti, pengelolaan sampah bukan semata urusan teknis, melainkan cerminan budaya dan tanggung jawab sosial. Ia mendorong agar semua ASN memiliki budaya malu membuang sampah sembarangan dan aktif jadi pelopor perubahan.
“Lingkungan kotor adalah cerminan perilaku kita. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah. Saat ini, miliaran rupiah anggaran habis untuk menanggulangi dampak dari kebiasaan buruk kita,” katanya.
Pemkab Bogor juga akan menerapkan sistem monitoring dan penilaian kebersihan di berbagai unit kerja, termasuk sekolah, desa, kecamatan, hingga hotel dan restoran. Unit yang tidak peduli terhadap lingkungan akan mendapat tanda “Dalam Pengawasan DLH/Satgas Sampah”.
Sebaliknya, instansi yang menunjukkan pengelolaan lingkungan terbaik akan mendapat penghargaan, bahkan hadiah Umroh gratis yang diumumkan pada HUT RI 17 Agustus mendatang.
“Tanggung jawab lingkungan ini bukan milik satu pihak. Harus jadi tanggung renteng, dari atas hingga bawah. Semua harus bergerak dan merasa memiliki,” lanjut Ajat.
Plt Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Bambam Setiaji, menyebutkan bahwa pendirian Bank Sampah di tiap kantor sejalan dengan instruksi Presiden RI, yang menargetkan pengelolaan sampah nasional sebesar 50 persen pada 2025 dan 100 persen pada 2026.
Sebagai contoh, Bappedalitbang sudah mengelola Bank Sampah internal bernama Batabumi (Bank Sampah Bappedalitbang Cinta Bumi) sejak 2018. Bank Sampah ini mengelola sampah anorganik dari rumah pegawai, dan telah berhasil menangani hampir semua limbah jenis tersebut.
“Kalau semua OPD menerapkan langkah yang sama, kita bisa menuju pengelolaan sampah 100 persen di 2026. Ini bukan hanya target nasional, tapi juga tanggung jawab moral kita sebagai warga Bogor,” jelas Bambam.
Sementara itu, Sekretaris DLH Kabupaten Bogor, Dede Armansyah, menegaskan pentingnya pendekatan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pengelolaan sampah.
“Regulasi sudah jelas. Tapi pendekatan sosialisasi saja tidak cukup. Kita butuh kebijakan yang memberi efek nyata, mulai dari reward hingga sanksi. Karena yang kita hadapi bukan hanya soal teknis, tapi budaya,” tegas Dede.
Ia mengungkapkan, volume sampah di Kabupaten Bogor telah mencapai 2.744 ton per hari, sebagian besar berasal dari rumah tangga. Di sisi lain, luas lahan makin terbatas, sehingga pendekatan reduce dan recycle menjadi keharusan.
DLH berkomitmen mendorong perubahan bukan hanya lewat edukasi, tapi juga implementasi regulasi yang terukur. Salah satunya dengan memperkuat Bank Sampah di setiap instansi, sebagai cara mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Galuga.
“Ini bukan semata soal kebersihan, tapi soal keberlanjutan. Lingkungan yang bersih adalah warisan terbaik bagi generasi mendatang,” tutup Dede.
