Bandung, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menetapkan dua fokus utama pembangunan pada tahun 2026, yakni pembangunan infrastruktur dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Kebijakan ini menjadi penanda arah pembangunan Kota Bandung agar lebih merata, terukur, dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, sektor infrastruktur tetap menjadi prioritas strategis karena berkaitan langsung dengan mobilitas warga, kualitas lingkungan, hingga daya saing kota. Untuk merealisasikan target tersebut, Pemkot melibatkan sejumlah perangkat daerah kunci, mulai dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, hingga bidang cipta karya dan tata ruang.
Berdasarkan hasil evaluasi internal, Farhan mengakui masih terdapat pekerjaan rumah besar, khususnya terkait 17 ruas jalan utama Kota Bandung yang membutuhkan penanganan serius. Namun demikian, ia menjelaskan bahwa pada tahun sebelumnya Pemkot memang sengaja menggeser fokus pembangunan ke pendekatan kewilayahan.
“Hingga saat ini, 60 kelurahan dari total 151 kelurahan sudah tersentuh program pembangunan. Ini strategi agar pembangunan benar-benar terasa di lingkungan warga, bukan hanya di pusat kota,” ujar Farhan usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) di Balai Kota Bandung, Senin (5/1/2026).
Menurut Farhan, pembangunan berbasis wilayah menjadi fondasi penting sebelum kembali menggenjot proyek-proyek berskala besar. Setelah tahap akselerasi kewilayahan selesai, Pemkot Bandung akan mempercepat perbaikan ruas-ruas jalan utama yang selama ini menjadi sorotan publik.
“Ini soal keseimbangan pembangunan. Kita tidak bisa hanya membangun jalan besar, tapi melupakan lingkungan warga. Sekarang waktunya kita kejar keduanya,” tuturnya.
Sebagai bentuk keseriusan pengawasan, Farhan juga mengungkapkan rencananya untuk lebih sering berkantor langsung di wilayah. Langkah ini diambil agar proses pembangunan dapat dipantau secara langsung, sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target dan kebutuhan masyarakat.
Tak hanya itu, Pemkot Bandung juga akan menghidupkan kembali Rapim sebagai agenda rutin. Mulai tahun 2026, Rapim dijadwalkan berlangsung setiap Senin pertama di awal bulan. Forum ini akan difungsikan sebagai ruang konsolidasi lintas perangkat daerah, evaluasi program, serta pengambilan keputusan strategis.
“Rapim ini kita hidupkan kembali agar semua persoalan strategis kota dibahas bersama, diputuskan bersama, dan dikawal bersama,” tegas Farhan.
