BANDUNG, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui penguatan pengawasan internal. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan, evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi oleh BPKP pada 2024 menjadi titik tolak perbaikan menyeluruh.
“Kita harus bergerak cepat dan bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pengendalian intern dan manajemen risiko. Ini bukan sekadar kewajiban administratif, tapi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang dapat dipercaya masyarakat,” kata Farhan saat memberikan arahan di Hotel Horison, Selasa, 3 Juni 2025.
Pemkot Bandung, menurut Farhan, kini bersiap menghadapi Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) untuk SPIP tahun 2025. Ia menekankan perlunya koordinasi dan strategi percepatan agar hasil evaluasi mencerminkan perbaikan nyata di lapangan.
“Penilaian SPIP tahun depan harus optimal dan mencerminkan kondisi ril. Kita ingin menunjukkan bahwa pengawasan, pengendalian, dan mitigasi risiko telah berjalan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung, Tono Rusdiantono, menyebut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih atas laporan keuangan menjadi bukti membaiknya tata kelola. Ia menekankan bahwa SPIP bukan hanya soal evaluasi, tapi juga bagaimana pemerintah merencanakan dan memperbaiki kinerja secara menyeluruh.
“Penilaian mandiri SPIP harus dilaksanakan dengan serius oleh setiap perangkat daerah,” ujar Tono.
Ia menambahkan, hasil penilaian SPIP akan mempengaruhi 14 aspek penting tata kelola, mulai dari kredibilitas daerah, akses pendanaan, hingga persepsi publik terhadap kepemimpinan.
Tono juga menyoroti pentingnya survei integritas, strategi komunikasi publik, serta tindak lanjut terhadap temuan BPK sebagai bagian dari proses penguatan pengawasan internal.
Tahun ini, Pemkot Bandung menargetkan Level 3 SPIP Terintegrasi. Selain itu, predikat A untuk SAKIP menjadi penanda keberhasilan reformasi birokrasi yang telah berjalan.
“Kita dorong seluruh kepala OPD lebih jeli dalam menyusun anggaran, melakukan mitigasi risiko, dan menyeleksi program secara tepat sasaran,” tutup Tono.
