BANDUNG, Faktaindonesianews.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai memetakan pembenahan infrastruktur dasar di Kelurahan Samoja, dengan fokus utama pada persoalan limpasan drainase dari Jalan Lingkar Selatan ke permukiman warga serta perbaikan penerangan jalan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut, persoalan infrastruktur di Samoja memiliki karakter khas karena berkaitan langsung dengan aliran air dari badan jalan utama menuju kawasan permukiman.
“Di sini itu salah satu kelurahan yang ada di sayap Lingkar Selatan, dari Jalan Laswi sampai Pelajar Pejuang. Jadi problemnya khas, yaitu masalah drainase yang tumpah dari Jalan Lingkar Selatan ke permukiman. Itu nomor satu,” ujar Farhan usai kegiatan Siskamling Siaga Bencana, Selasa (10/2/2026).
Farhan menjelaskan, persoalan yang terjadi bukan berupa titik banjir besar, melainkan genangan dan limpasan air yang berulang saat hujan. Kondisi tersebut dinilai perlu ditangani melalui pembenahan sistem aliran air agar tidak terus berdampak ke lingkungan warga.
“Bukan titik banjir besar, tapi genangan dan limpasan. Itu memang harus kita perbaiki, terutama sistem alirannya,” katanya.
Selain drainase, Farhan juga menyoroti pelayanan penerangan jalan, baik Penerangan Jalan Lingkungan (PJL), Penerangan Jalan Gang (PJG), maupun Penerangan Jalan Umum (PJU). Ia meminta dinas teknis segera menangani kerusakan yang dapat diperbaiki langsung di lapangan.
“Kalau PJL, PJG, dan PJU yang bisa diperbaiki langsung, ya langsung diperbaiki. Itu bagian dari pelayanan Dishub,” tegasnya.
Di sisi lain, Farhan mengungkapkan tengah mempelajari sejumlah keluhan warga terkait anggaran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang selama ini menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat.
“Kami sedang mempelajari karena di beberapa wilayah sudah mulai muncul keluhan soal anggaran LKK. LKK ini kan intinya pemberdayaan dan kemandirian. Saya sedang mencari cara untuk memberi stimulan yang lebih, tapi belum janji ya, masih dipelajari,” ujarnya.
Ia menjelaskan, mekanisme pengusulan anggaran saat ini mengalami perubahan karena lebih bertumpu pada rembuk warga di tingkat RW, bukan lagi sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah.
“Kalau dulu yang menentukan pemerintah. Sekarang berbasis rembuk warga. Jadi Musrenbang dilaksanakan langsung di level RW,” terangnya.
Pembenahan di Kelurahan Samoja ini mencerminkan pendekatan Pemkot Bandung dalam memetakan persoalan secara spesifik di tingkat kelurahan, mulai dari infrastruktur dasar, layanan penerangan jalan, hingga penguatan peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
Kegiatan Siskamling Siaga Bencana tersebut juga dirangkaikan dengan monitoring kewilayahan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Persoalan yang memungkinkan ditangani dalam waktu dekat akan langsung dibenahi sebagai bagian dari respons cepat pemerintah kota.
