Pemkot Bandung Siap Bersinergi dengan DPRD Jabar Hadapi Isu Pendidikan hingga Sampah

Bandung, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kota Bandung menegaskan kesiapan untuk menjalin sinergi yang lebih erat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat guna menjawab berbagai isu strategis kota, mulai dari keterbatasan akses pendidikan, pengelolaan sampah, hingga perbaikan infrastruktur.

Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat menerima kunjungan reses Anggota DPRD Jawa Barat Dapil Jabar 1, Tedy Rusmawan, di Balai Kota, Jumat (25/7/2025).

Bacaan Lainnya

Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah persoalan krusial yang dihadapi Kota Bandung saat ini.

Tedy Rusmawan yang juga anggota Komisi I DPRD Jabar menyoroti terbatasnya jumlah sekolah jenjang SMA/SMK di Kota Bandung.

Ia mengungkapkan bahwa pembangunan sekolah tingkat provinsi terakhir dilakukan pada 2006, yakni SMAN 27.

“Jika Pemkot Bandung menyediakan lahan, Provinsi siap membangun sekolah. Kita sudah survei lahan di Bandung Kulon, bahkan ada bangunan terbengkalai yang bisa dimanfaatkan,” ujar Tedy.

Selain itu, Tedy menambahkan, wilayah seperti Riung Bandung di Kecamatan Rancasari juga sangat membutuhkan sekolah baru.

“Di sana ada lahan dua hektare milik Pemkot. Dulu sempat diajukan saat masa Pj Wali Kota, sekarang saatnya diperkuat oleh wali kota definitif,” katanya.

Terkait isu lingkungan, Tedy menyoroti perkembangan TPPAS Legok Nangka yang dijadwalkan groundbreaking pada 2026 dan ditargetkan rampung pada 2029.

Namun ia mengingatkan bahwa zona baru TPA Sarimukti hanya mampu bertahan hingga dua tahun ke depan dengan alokasi maksimal 1.000 ton sampah per hari untuk Kota Bandung.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Farhan mengakui masih banyak wilayah di Bandung yang mengalami blank spot pendidikan, khususnya di bagian timur dan utara kota. Sebagai langkah awal, Pemkot akan memperkuat peran sekolah swasta.

“Untuk sementara, kita bantu sekolah swasta dulu. Misalnya untuk SMP swasta, kita alokasikan Rp4 juta per siswa untuk biaya operasional dan Rp8 juta untuk kebutuhan personal per tahun. Tapi ini baru bisa direalisasikan mulai 2026,” jelasnya.

Farhan juga menyampaikan bahwa Pemkot Bandung siap mendukung operasional TPPAS Legok Nangka kapan pun proyek itu mulai berjalan. Namun, ia menyoroti kekhawatiran terhadap ketergantungan Bandung terhadap Sarimukti.

“Kalau Sarimukti bermasalah, kita harus punya rencana darurat. Saat ini kita masih andalkan sistem angkut buang,” tegasnya.

Sementara itu, mengenai Teras Cihampelas, Farhan mengatakan akan dilakukan uji struktur ulang, terutama pada segmen dua.

Renovasi ditunda sementara hingga hasil evaluasi keluar. “Kalau memungkinkan, kita akan ajukan saat revisi APBD,” ujarnya.

Tak hanya itu, Pemkot juga tengah mempercantik kawasan pedestrian di bawah Teras Cihampelas, mulai dari pengecatan ulang hingga pemasangan lampu hias guna mendukung kenyamanan pengunjung dan wisatawan.

Pos terkait